Merdeka.com - Masyarakat adat Kanekes, Badui di kawasan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menolak akan adanya penyaluran dana sosial dari pemerintah, baik bantuan sosial tunai (BST) maupun bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19 di wilayah tersebut.

"Kami menolak penyaluran BST maupun BLT itu," kata Jaro Saija, Tetua Adat Badui yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Kamis.

Tidak Merata

©REUTERS/Willy Kurniawan

Menurut Saija, dilansir dari laman ANTARA, alasan penolakan tersebut karena dana yang dibagikan tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Saat ini jumlah warga di Badui telah mencapai 14.600 jiwa dan 4.320 kepala keluarga (KK), dan telah tersebar di total 68 Kampung, baik Badui Luar maupun Badui Dalam.

Selain itu, dana yang disumbangkan oleh pemerintah juga nantinya akan melalui dana desa, sedangkan pemerintahan desa di wilayah tersebut tidak memiliki fasilitas dana tersebut. Sehingga lebih baik warga Badui menolak bantuan dana dari pemerintah pusat maupun daerah.

Telah Disepakati Lembaga Adat

Saija menjelaskan, jika penolakan tersebut telah disepakati oleh lembaga adat setempat, sehingga sudah sesuai dengan hasil musyawarah. Menurutnya, dikhawatirkan akan ada kecemburuan sosial dari tidak meratanya pembagian bantuan sosial Covid-19 tersebut.

"Kami tentu tidak menerima dana sosial itu, karena jumlah warga yang tidak menerima lebih banyak dibandingkan warga yang menerima dana sosial, sehingga tidak menyanggupi bentuk pertanggungjawabannya," ujarnya menjelaskan.

Mematuhi Adat Demi Keharmonisan

©REUTERS/Willy Kurniawan

Sejauh ini, lanjutnya, jika di kawasan palemburan adat Badui belum pernah terjadi konflik yang meresahkan masyarakat disana, pun termasuk terjadinya kriminalitas dan krisis pangan.

Ia menambahkan jika masyarakat Badui merupakan cerminan pribadi yang kuat dengan ketahanan pangan yang dimilikinya. Sehingga lebih baik jika bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan di luar sana.

"Kami lebih baik dana sosial akibat dampak COVID-19 itu diberikan ke orang lain saja," katanya

Tanggapan Pemerintah Setempat

Senada dengan Saija, Eka Darma Putra, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak membenarkan terkait penolakan bansos dari para masyarakat Badui tersebut karena masih kuat menerapkan prinsip leluhur.

Ia juga menambahkan jika penolakan bantuan sosial itu telah dilengkapi oleh surat pernyataan dari Kepala Desa Kanekes juga tokoh adat, Badan Perwakilan Desa setempat (BPD), RT dan RW. Sehingga ia menghargai keputusan masyarakat adat Badui.

"Kami menghargai keputusan adat mereka yang menolak menerima dana BLT dan BST," katanya.