Lima Anggota DPRD Cirebon Tercatat Sebagai Penerima Bansos, Ini Kata Kadinsos
Merdeka.com - Sebanyak lima nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tercatat sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) selama masa pandemi Covid-19.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Iis Krisnandar turut membenarkan jika lima nama perwakilan rakyat tersebut tercatat sebagai penerima bansos berdasarkan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial).
"Ada lima anggota DPRD yang masuk DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial)," dikonfirmasi Iis di Cirebon, Kamis (25/11) dikutip dari Antara.
Tidak Terima Bantuan
www.ivandimitrijevic.com
Iis melanjutkan, pihaknya sempat mengkonfirmasi kepada lima nama yang tercatat. Dari hasil penelusurannya, pihaknya memastikan bahwa mereka (kelima Anggota DPRD Kab. Cirebon) tidak menerima bantuan sosial selama masa pandemi tersebut.
Menurutnya, masuknya lima daftar anggota DPRD itu, dikarenakan sejumlah faktor, di antaranya terjadi kesalahan saat melakukan pemasukan data, baik ditingkat desa maupun kabupaten. Sehingga berdasarkan verifikasi, kelima nama tersebut hanya tercatat dan tidak menerima.
"Kami melakukan verifikasi ke desa di mana kelima anggota DPRD tinggal, dan setelah dilakukan konfirmasi mereka menyatakan bantuan tidak diterima," katanya.
2.000-an ASN juga Tercatat Menerima Bantuan
Selain terdapat sejumlah anggota DPRD, dalam data di DTKS wilayah Kabupaten Cirebon juga turut tercatat 2.000-an aparatur sipil negara (ASN) yang diduga sebagai penerima bantuan sosial atau bansos.
Menindaklanjuti hal itu, pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan instansi dan desa di lokasi di mana para ASN tersebut berada. Ia turut meminta, jika ASN terbukti menerima, untuk dikembalikan karena bukan haknya.
"Kalau memang ASN menerima bantuan, maka sebaiknya dikembalikan lagi, karena bukan hak mereka," imbau Iis Krisnandar.
(mdk/nrd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Eks Anggota Brimob Dilaporkan Istri ke Polres Depok Terkait KDRT, Pelaku Sudah Dipecat tapi Belum Ditahan
Korban akhirnya mendatangi penyidik untuk memastikan kasusnya berjalan sesuai prosedur.
Baca SelengkapnyaDipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaCatat, Dokumen Ini Harus Dipersiapkan untuk Mengurus Santunan Anggota KPPS yang Meninggal
Dalam proses administrasi nantinya lebih dulu akan diverifikasi ahli waris sebagai penerima santunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaIdentitas Korban Lain Kasus Penyiraman Air Keras Pedagang Semangka di Kramat Jati
Penetapan tersangka dilakukan, setelah DJ berhasil ditangkap di kawasan Bambu Apus, Pamulang.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta
tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca SelengkapnyaMasih Dikejar Polisi, Ini Identitas 14 Napi Kabur dari Polsek Tanah Abang
Para tahanan yang kabur tersebut terdiri dari tindak pidana kriminal umum, narkoba, dan titipan jaksa.
Baca SelengkapnyaEfek Kaesang, Perolehan Kursi DPRD PSI di Maluku Naik 10 Kali Lipat
Karena karakter dari putra bungsu Presiden Joko Widodo dinilai membuat masyarakat Maluku terpukau.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca Selengkapnya