Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersiap meluncurkan aplikasi anti bullying untuk para siswa sekolah. Nantinya, aplikasi itu akan membantu para korban menceritakan kasus perundungan yang dialami.

Disampaikan Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil di agenda Siaran Keliling (Sarling) Jabar, SMA Negeri 5 Karawang, Rabu (16/11), aplikasi tersebut sudah bisa digunakan di akhir bulan November 2022 mendatang.

"Kami di akhir bulan akan me-launching aplikasi untuk anti bullying," katanya, mengutip ANTARA.

Membantu Kenyamanan Siswa saat di Sekolah

Ilustrasi bullying ©vcaresinc.org

Menurut Ridwan, aplikasi anti bullying diharapkan bisa membantu para siswa untuk merasa aman dan nyaman saat melaksanakan pembelajaran, maupun aktivitas di lingkungan sekolah.

"Mengingatkan yang utama di sekolah tidak boleh ada bullying. Sekolah harus dirindukan berada di zona yang sangat nyaman. Yang kedua tidak boleh ada berita bohong yang biasanya hadir karena daya literasi rendah, main percaya saja, dan lain sebagainya," kata Ridwan Kamil.

Sebelum diluncurkan, Ridwan Kamil menyebut jika aplikasi itu saat ini masih dalam proses pematangan. Apabila sudah tahap final, aplikasi ini bisa digunakan oleh kalangan siswa sekolah dalam mencegah perundungan.

Siswa Bisa Curhat di Aplikasi Tersebut

Keunggulan aplikasi ini ialah bisa membantu para siswa menceritakan pengalaman perundungan yang diterimanya. Fitur ini akan membantu menangkal tindakan bullying maupun kekerasan di lingkungan sekolah tersebut. 

"Jadi nanti kalau ada anak-anak sekolah pernah merasa di-bully, bingung curhat ke guru enggak didengar, apalagi curhat ke teman. Jadi dapat lapor, sehingga kami bisa ambil tindakan. Jangan menunggu viral dulu, ya," ungkapnya.

Dari laporan yang masuk itu, akan diproses melalui aplikasi, sehingga bisa segera diambil tindakan pencegahan dan memutus mata rantai perundungan.

"Inilah sebuah sistem negara hadir kepada anak sekolah di Jabar, sampai suatu hari tidak ada lagi peristiwa bullying-bullying yang meresahkan karena negara memfasilitasi laporan pengaduannya dengan sangat cepat melalui sistem di aplikasi," lanjutnya.

Satgas Anti Perundungan Jabar

Sebelumnya, satuan tugas (satgas) anti perundungan juga dibentuk di Jabar sebagai bentuk keprihatinan atas kekerasan yang menimpa siswa. Pelaksanaan operasional dari satgas ini berada di bawah komando Jabar Quick Response (JQR) dan dilangsungkan di sekolah-sekolah.

Untuk memastikan satgas ini berjalan dengan baik, pihak JQR lantas melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat dengan melibatkan guru-guru bimbingan penyuluhan (BP).

Kasus perundungan perlu diperhatikan oleh unsur peserta didik, yang meliputi guru juga para orang tua sehingga kasus tersebut bisa ditekan.

"Jadi program ini merupakan atensi langsung dari Pak Gubernur Ridwan Kamil, nantinya akan melaksanakan mulai dari advokasi, edukasi dan konseling," kata Koordinator Satgas Anti Perundungan Jabar Quick Response (JQR) Rini Marlina, September lalu.