UKM
Perajin membuat pola tas ransel di sebuah rumah produksi, Jakarta, Selasa (20/3). Selain menurunkan pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen, Kementerian Keuangan dalam waktu dekat akan mempermudah skema pembayaran pajak penghasilan Usaha Kecil Menengah (UKM), antara bersifat final dan reguler sehingga pelaku UKM dapat menggunakan pilihan sesuai dengan karakteristik bisnis yang dijalankan.
Perajin membuat pola tas ransel di sebuah rumah produksi, Jakarta, Selasa (20/3). Selain menurunkan pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen, Kementerian Keuangan dalam waktu dekat akan mempermudah skema pembayaran pajak penghasilan usaha kecil menengah (UKM), antara bersifat final dan reguler sehingga pelaku UKM dapat menggunakan pilihan sesuai dengan karakteristik bisnis yang dijalankan.
Perajin membuat pola tas ransel di sebuah rumah produksi, Jakarta, Selasa (20/3). Selain menurunkan pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen, Kementerian Keuangan dalam waktu dekat akan mempermudah skema pembayaran pajak penghasilan usaha kecil menengah (UKM), antara bersifat final dan reguler sehingga pelaku UKM dapat menggunakan pilihan sesuai dengan karakteristik bisnis yang dijalankan.
Perajin membuat pola tas ransel di sebuah rumah produksi, Jakarta, Selasa (20/3). Selain menurunkan pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen, Kementerian Keuangan dalam waktu dekat akan mempermudah skema pembayaran pajak penghasilan usaha kecil menengah (UKM), antara bersifat final dan reguler sehingga pelaku UKM dapat menggunakan pilihan sesuai dengan karakteristik bisnis yang dijalankan.
Perajin membuat pola tas ransel di sebuah rumah produksi, Jakarta, Selasa (20/3). Selain menurunkan pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen, Kementerian Keuangan dalam waktu dekat akan mempermudah skema pembayaran pajak penghasilan usaha kecil menengah (UKM), antara bersifat final dan reguler sehingga pelaku UKM dapat menggunakan pilihan sesuai dengan karakteristik bisnis yang dijalankan.
Perajin membuat pola tas ransel di sebuah rumah produksi, Jakarta, Selasa (20/3). Selain menurunkan pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen, Kementerian Keuangan dalam waktu dekat akan mempermudah skema pembayaran pajak penghasilan usaha kecil menengah (UKM), antara bersifat final dan reguler sehingga pelaku UKM dapat menggunakan pilihan sesuai dengan karakteristik bisnis yang dijalankan.
Ribuan warga Cikarang Bekasi antusias menyerbu kegiatan Pasar Rakyat Polri dan bazar UMKM yang digelar serentak dalam rangka memperingati HUT ke-80 Bhayangkara, menyediakan kebutuhan pokok murah dan berbagai hiburan menarik.
Baca Selengkapnya
Polda Kalsel gratiskan jajanan UMKM di gelaran pasar rakyat dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80, sukses menarik antusiasme masyarakat Banjarmasin.
Baca Selengkapnya
Kadin Indonesia gencar memperkuat Akselerasi UMKM Digital melalui beragam strategi, dari peningkatan kapasitas hingga perlindungan hukum, demi mendorong pelaku usaha naik kelas di era ekonomi digital.
Baca Selengkapnya
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan Sensus Ekonomi 2026 adalah instrumen krusial untuk memotret kondisi riil ekonomi, menjadi dasar kebijakan pembangunan.
Baca Selengkapnya
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menekankan pentingnya Pelestarian Sagu Papua sebagai identitas budaya dan sumber pangan lokal, mendorong pengembangan serta perlindungan sagu di wilayahnya.
Baca Selengkapnya
Menteri Dalam Negeri menyoroti dampak positif Parade Tenun Belu di Atambua, NTT, yang tak hanya melestarikan budaya, tetapi juga menggerakkan ekonomi dan pariwisata daerah.
Baca Selengkapnya
Dinas Pariwisata Maluku berupaya memasukkan Festival Durian Hutumuri ke Kalender Event Nasional, bertujuan memperkuat daya tarik wisata dan mengembangkan potensi lokal.
Baca Selengkapnya
Kecamatan Srandakan, Bantul, berdayakan UMKM melalui Program Desa Preneur, sukses kembangkan inovasi Mi Lethek Kemasan kering siap saji, menembus pasar nasional hingga mancanegara.
Baca Selengkapnya
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus mematangkan model bisnis serta studi kelayakan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mendorong perekonomian produktif di tingkat desa dan kelurahan.
Baca Selengkapnya
Kemenkop berkomitmen mengawal perkembangan Koperasi Pondok Pesantren di bawah MPDI, dinilai berpotensi membentuk kemandirian ekonomi lembaga pendidikan keagamaan.
Baca Selengkapnya
FPIR Koordinator Fauzan Ohorella menegaskan aksi mahasiswa krusial sebagai kontrol sosial terhadap pemerintahan, menyoroti dinamika demokrasi dan isu ekonomi terkini.
Baca Selengkapnya
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan peran strategis pariwisata dan budaya dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pengembangan ekonomi daerah.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi