Melansir dari keterangan unggahan, potret lawas tersebut tak lain mengungkap sejumlah momen yang digelar saat masyarakat tengah merayakan Pemilu. Menariknya, kala itu Pemilu tersebut digelar untuk pertama kalinya pada tahun 1955.
Pemilu
Melansir dari keterangan unggahan, potret lawas tersebut tak lain mengungkap sejumlah momen yang digelar saat masyarakat tengah merayakan Pemilu. Menariknya, kala itu Pemilu tersebut digelar untuk pertama kalinya pada tahun 1955.
Menurut informasi, potret tersebut diambil di sejumlah titik di kawasan Ibu Kota Jakarta. "Foto-foto yang diambil saat Pemilu 1955 di Jakarta," demikian dikutip dari keterangan.
Lebih lanjut, Pemilu tersebut digelar pada tanggal 29 September 1955. Sehingga, semestinya kala itu masyarakat berbondong-bondong guna memilih anggota DPR.
Antusiasme warga pun terlihat di beberapa pos pengambilan suara. Nampak jelas, sejumlah antrean warga mengular begitu panjang.
Diketahui, salah satu potret tersebut nampak menampilkan suasana pengambilan suara yang berlangsung di wilayah Kebon Dalam. Warga pun nampak mengantre dengan sabar. Di antaranya pun terlihat tersenyum saat memasukkan surat suara ke dalam kotak. "TPS Tanah Rendah Gang V Kebon Dalam," demikian dikutip dari keterangan.
Tak ketinggalan, ada pula suasana di wilayah pecinan yang begitu ramai. "Suasana pemilu di kawasanan pecinan," demikian dikutip dari keterangan.
Demikian pula di wilayah Petamburan. Banyak di antaranya warga yang saling mengantre dengan tertib. "Suasana pemilu di daerah Petamburan," demikian dikutip dari keterangan.
Salah satu hal yang menarik atensi publik ialah soal pakaian para warga. Para wanita yang turut menghadiri pemungutan suara tersebut nampak masih dominan mengenakan pakaian tradisional berupa kebaya. "Warga Jakarta sekarang masih ada nggak yaa yang memakai kebaya?" tulis akun @ngomongsejarah.
Sejarah pernah mencatat tragedi kapal Mavi Marmara pada Mei 2010 yang diserang Israel hingga menewaskan 10 aktivis, terbanyak dari Turki.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo mengusulkan integrasi pendidikan pemilih ke mata pelajaran PPKn di sekolah dan madrasah melalui Kurikulum Merdeka, bertujuan membentuk generasi muda yang cerdas dan berintegritas dalam demokrasi.
Baca Selengkapnya
Museum Marsinah di Nganjuk resmi dibuka, diharapkan menjadi destinasi wisata edukatif baru yang membangkitkan perekonomian lokal sekaligus mengabadikan jejak perjuangan Pahlawan Nasional Pejuang Buruh Marsinah.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI mendorong Kabupaten Siak menjadi wajah wisata budaya Melayu di Indonesia, menyoroti kekuatan sejarah dan peradaban Melayu yang unik untuk penguatan branding pariwisata nasional.
Baca SelengkapnyaPelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya.
Baca SelengkapnyaDeep play yaitu sebuah permainan dengan taruhan tinggi yang secara rasional seharusnya tidak diikuti, tetapi tetap dijalankan karena sarat makna simbolik.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.
Baca Selengkapnya
Pemilihan lokal kembali digelar di Gaza setelah 20 tahun, di tengah konflik berkepanjangan dan upaya memperkuat legitimasi politik Palestina.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai potensi korupsi partai politik dapat berakar sejak proses kaderisasi, bukan hanya saat menjabat, mendorong perbaikan tata kelola untuk mencegah praktik rasuah.
Baca Selengkapnya