Perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) berbicara saat audiensi terkait Pemilu dan Pilkada Papua di Kantor KPU, Selasa (2/8/2022).
KPU
Perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) berbicara saat audiensi terkait Pemilu dan Pilkada Papua di Kantor KPU, Selasa (2/8/2022).
Dalam pertemuan tersebut MRP meminta kepastian hukum soal pembentukan partai lokal, khususnya di wilayah Papua.
MRP juga meminta KPU untuk turut mendorong masyarakat warga asli Papua segera melakukan rekaman E-KTP supaya bisa terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari (kedua kanan) berbincang saat menerima audiensi Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait Pemilu dan Pilkada Papua di Kantor KPU.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari saat menerima audiensi Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait Pemilu dan Pilkada Papua di Kantor KPU, Selasa (2/8/2022).
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyerukan seluruh partai politik untuk memperkuat kaderisasi perempuan politik secara berkelanjutan, guna meningkatkan keterwakilan dan kualitas demokrasi Indonesia.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan soliditas PDIP semakin menguat, meskipun Presiden Jokowi berencana menemui kader PSI di berbagai daerah. Djarot juga berharap Jokowi memberikan klarifikasi terkait polemik ijazah.
Baca Selengkapnya
PDIP menggelar Bimtek fraksi DPRD se-Indonesia untuk memperkuat konsolidasi partai, memperkenalkan lagu "Bung Karno Bapak Marhaenisme", dan menegaskan orientasi pada rakyat kecil.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.
Baca SelengkapnyaJoan menjelaskan, alasan beberapa kader yang pindah lantaran menjadi kader PSI tidak menggunakan mahar sepeser pun.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen memastikan layanan pendaftaran partai politik berjalan transparan dan sesuai aturan, meningkatkan kualitas administrasi hukum umum di daerah.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.
Baca SelengkapnyaPKS menegaskan usulan KPK itu sudah diterapkan dalam aturan partai.
Baca Selengkapnya
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?
Baca Selengkapnya
PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.
Baca Selengkapnya