Sikapi pernyataan Rizal Ramli, Nasdem tunjukkan surat somasi

Partai Nasdem

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Geser ke atas untuk membaca

Ketua DPP Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) Partai NasDem, Effendy Choirie dan Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasdem Hernawi Taslim memberikan pernyataan sikap terkait pernyataan Rizal Ramli yang dianggap fitnah terhadap Ketua Umum Partai Nasdem melalui Media Massa di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa (11/9). Partai Nasdem menyampaikan somasi atau peringatan hukum kepada Rizal Ramli untuk menarik pernyataannya.

Ketua DPP Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo dan Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) Partai NasDem, Effendy Choirie saat akan memberikan pernyataan sikap terkait pernyataan Rizal Ramli yang dianggap fitnah terhadap Ketua Umum Partai Nasdem melalui Media Massa di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa (11/9).

Ketua DPP Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo dan Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) Partai NasDem, Effendy Choirie berbincang saat akan memberikan pernyataan sikap terkait pernyataan Rizal Ramli yang dianggap fitnah terhadap Ketua Umum Partai Nasdem melalui Media Massa di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa (11/9).

Ketua DPP Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) Partai NasDem, Effendy Choirie dan Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasdem Hernawi Taslim menunjukkan surat somasi usai memberikan pernyataan sikap terkait pernyataan Rizal Ramli yang dianggap fitnah terhadap Ketua Umum Partai Nasdem melalui Media Massa di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa (11/9).

Kementerian Hukum Sulbar Kementerian Hukum Sulawesi Barat Pastikan Akuntabilitas Layanan Pendaftaran Partai Politik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen memastikan layanan pendaftaran partai politik berjalan transparan dan sesuai aturan, meningkatkan kualitas administrasi hukum umum di daerah.

Baca Selengkapnya

Parliamentary Threshold Nasdem Usul Ambang Batas Parlemen Tunggal: Tak Lolos Nasional, Kursi DPRD Hangus

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

Baca Selengkapnya

Masa Jabatan Ketum Parpol PKS Dukungan Usulan KPK Soal Ketum Dibatasi Dua Periode: Memperkuat Regenerasi dan Kaderisasi Parpol

PKS menegaskan usulan KPK itu sudah diterapkan dalam aturan partai.

Baca Selengkapnya

Kaderisasi Partai Politik PKB Tegaskan Pembagian Tingkatan Kaderisasi Partai Politik Lebih Baik Diserahkan ke Internal Parpol

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

Baca Selengkapnya

PKB PKB: Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Jamin Cegah Korupsi

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.

Baca Selengkapnya

PKB PKB Sambut Baik Usulan KPK: Capres Wajib Kader Partai Politik

PKB menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) wajib kader partai, dinilai sebagai langkah strategis penguatan demokrasi dan kaderisasi.

Baca Selengkapnya

Partai Politik Ini 16 Poin Monitoring KPK Tutup Celah Korupsi di Tubuh Parpol, Salah Satunya Masa Jabatan Ketua Umum

Ketiga, belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik. Keempat, tidak jelasnya lembaga pengawasan dalam UU partai politik.

Baca Selengkapnya

Nasdem Nasdem Tolak Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

Baca Selengkapnya

Hanura NTB Hanura NTB Bantah Isu Kader Pindah Massal ke PSI, Tegaskan Klaim Keliru

Ketua DPD Hanura NTB Ahmad Dahlan dengan tegas membantah isu **kader pindah massal** dari Hanura Kota Bima ke PSI, menyebut klaim tersebut tidak benar dan meluruskan status mantan kader yang menyebarkan isu.

Baca Selengkapnya

Partai Politik Anggota DPD RI Bustami Zainudin Diperkenalkan Sebagai Kader PSI Lampung

Kaesang juga berharap ke depan Bustami Zainudin bisa maju sebagai Calon Anggota DPR RI dari PSI.

Baca Selengkapnya

Naming Rights Pramono Bolehkan Taman dan Halte Pakai Nama Brand, Asal Bukan Parpol

Gubernur DKI Pramono Anung menegaskan kebijakan naming rights ditujukan semata-mata untuk mendanai proyek pembangunan, tanpa ada unsur politik di dalamnya.

Baca Selengkapnya

Kultur Politik Pemicu Korupsi Kepala Daerah, Pengamat Soroti Sistem Kaderisasi dan Biaya Pilkada

Kultur Politik Pemicu Korupsi Kepala Daerah Kultur Politik Pemicu Korupsi Kepala Daerah, Pengamat Soroti Sistem Kaderisasi dan Biaya Pilkada

Pengamat menyoroti Kultur Politik sebagai pemicu utama maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah, mulai dari sistem kaderisasi hingga biaya politik yang selangit yang membuat pembaca penasaran.

Baca Selengkapnya