Partai Nasdem
Ketua DPP Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) Partai NasDem, Effendy Choirie dan Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasdem Hernawi Taslim memberikan pernyataan sikap terkait pernyataan Rizal Ramli yang dianggap fitnah terhadap Ketua Umum Partai Nasdem melalui Media Massa di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa (11/9). Partai Nasdem menyampaikan somasi atau peringatan hukum kepada Rizal Ramli untuk menarik pernyataannya.
Ketua DPP Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo dan Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) Partai NasDem, Effendy Choirie saat akan memberikan pernyataan sikap terkait pernyataan Rizal Ramli yang dianggap fitnah terhadap Ketua Umum Partai Nasdem melalui Media Massa di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa (11/9).
Ketua DPP Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo dan Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) Partai NasDem, Effendy Choirie berbincang saat akan memberikan pernyataan sikap terkait pernyataan Rizal Ramli yang dianggap fitnah terhadap Ketua Umum Partai Nasdem melalui Media Massa di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa (11/9).
Ketua DPP Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) Partai NasDem, Effendy Choirie dan Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasdem Hernawi Taslim menunjukkan surat somasi usai memberikan pernyataan sikap terkait pernyataan Rizal Ramli yang dianggap fitnah terhadap Ketua Umum Partai Nasdem melalui Media Massa di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa (11/9).
Ketua DPP Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) Partai NasDem, Effendy Choirie dan Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasdem Hernawi Taslim menunjukkan surat somasi usai memberikan pernyataan sikap terkait pernyataan Rizal Ramli yang dianggap fitnah terhadap Ketua Umum Partai Nasdem melalui Media Massa di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa (11/9).
Badan Pengkajian MPR RI menggelar diskusi mendalam untuk mengkaji penguatan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, menyoroti tantangan dan refleksi kualitas demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menekankan bahwa partai politik harus kembali menjalankan fungsi sebagai mesin perubahan sosial, bukan sekadar mengikuti arus opini publik. Simak pandangannya tentang peran partai dalam memimpin masyarakat men
Baca Selengkapnya
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid telah resmi mengajukan pengunduran diri dari Partai Hanura setelah 16 tahun. Keputusan ini memicu spekulasi akan kepindahannya ke Partai Gerindra.
Baca Selengkapnya
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyerukan seluruh partai politik untuk memperkuat kaderisasi perempuan politik secara berkelanjutan, guna meningkatkan keterwakilan dan kualitas demokrasi Indonesia.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan soliditas PDIP semakin menguat, meskipun Presiden Jokowi berencana menemui kader PSI di berbagai daerah. Djarot juga berharap Jokowi memberikan klarifikasi terkait polemik ijazah.
Baca Selengkapnya
PDIP menggelar Bimtek fraksi DPRD se-Indonesia untuk memperkuat konsolidasi partai, memperkenalkan lagu "Bung Karno Bapak Marhaenisme", dan menegaskan orientasi pada rakyat kecil.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.
Baca SelengkapnyaJoan menjelaskan, alasan beberapa kader yang pindah lantaran menjadi kader PSI tidak menggunakan mahar sepeser pun.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen memastikan layanan pendaftaran partai politik berjalan transparan dan sesuai aturan, meningkatkan kualitas administrasi hukum umum di daerah.
Baca SelengkapnyaSelain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi