Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Refleksi Hasil Pemilu 2019

Refleksi Hasil Pemilu 2019

Pemilu 2019

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Refleksi Hasil Pemilu 2019

Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad (kanan), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman (dua kiri), anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin (dua kanan), praktisi pemilihan umum Ramlan Surbakti (tengah), dan moderator Hadar Nafis Gumay berbincang dalam Refleksi Hasil Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Persiapan Penyelenggara Pemilu Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/1). Secara umum penyelenggaraan pemilu serentak 2019 berjalan baik dengan tahapan yang ditetapkan dan beberapa saran perbaikan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu Serentak yang akan datang.

Refleksi Hasil Pemilu 2019

Ketua KPU Arief Budiman memaparkan anggaran tahapan Pemilu 2019 dalam Refleksi Hasil Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Persiapan Penyelenggara Pemilu Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/1).

Refleksi Hasil Pemilu 2019

Ketua KPU Arief Budiman berbicara dalam Refleksi Hasil Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Persiapan Penyelenggara Pemilu Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/1).

Refleksi Hasil Pemilu 2019

Ketua KPU Arief Budiman memaparkan partisipasi masyarakat Pemilu 2019 dalam Refleksi Hasil Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Persiapan Penyelenggara Pemilu Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/1).

Refleksi Hasil Pemilu 2019

Ketua KPU Arief Budiman berbicara dalam Refleksi Hasil Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Persiapan Penyelenggara Pemilu Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/1).

KPU Siapkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029
KPU Siapkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029

Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.

Baca Selengkapnya
Seskab Teddy Indra Wijaya Soroti Fenomena Inflasi Pengamat, Tekankan Akurasi Data dan Kepercayaan Publik
Seskab Teddy Indra Wijaya Soroti Fenomena Inflasi Pengamat, Tekankan Akurasi Data dan Kepercayaan Publik

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya
KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026
KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pasaman Barat Awasi Ketat Pemutakhiran Data Pemilih 2026 Demi Akurasi
Bawaslu Pasaman Barat Awasi Ketat Pemutakhiran Data Pemilih 2026 Demi Akurasi

Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.

Baca Selengkapnya
Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi
Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

Baca Selengkapnya
Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam
Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

Baca Selengkapnya
FOTO: Bonatua Silalahi Tunjukkan Salinan Ijazah Joko Widodo Tanpa Sensor di KPU RI
FOTO: Bonatua Silalahi Tunjukkan Salinan Ijazah Joko Widodo Tanpa Sensor di KPU RI

Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menunjukkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah dibuka sepenuhnya oleh KPU RI.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Kabupaten Gorontalo Perketat Pengawasan Non Tahapan Pemilu, Fokus Data Pemilih dan Edukasi Demokrasi
Bawaslu Kabupaten Gorontalo Perketat Pengawasan Non Tahapan Pemilu, Fokus Data Pemilih dan Edukasi Demokrasi

Bawaslu Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmennya dalam pengawasan non tahapan Bawaslu Gorontalo untuk Pemilu, dengan fokus pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Baca Selengkapnya
KPU Bangka Barat dan Kemenag Sinergi Kuatkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2026
KPU Bangka Barat dan Kemenag Sinergi Kuatkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2026

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Kemenag setempat untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, memastikan data yang akurat dan mutakhir.

Baca Selengkapnya
Komisi Informasi Pusat Perintahkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi
Komisi Informasi Pusat Perintahkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi

Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan sengketa informasi dan memerintahkan KPU RI untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan presiden. Pembaca penasaran, mengapa KIP mengeluarkan putusan ini?

Baca Selengkapnya
DKPP Beri Sanksi Peringatan Keras ke Ketua dan 4 Anggota KPU soal Sewa Private Jet, Kecuali Betty Idroos
DKPP Beri Sanksi Peringatan Keras ke Ketua dan 4 Anggota KPU soal Sewa Private Jet, Kecuali Betty Idroos

Mereka dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam pengadaan sewa private jet.

Baca Selengkapnya
DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Ketua dan Anggota KPU karena Sewa Jet Pribadi
DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Ketua dan Anggota KPU karena Sewa Jet Pribadi

Pelanggaran tersebut terkait penggunaan pesawat jet pribadi (private jet) saat penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya