Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Menko Polhukam gelar silaturahmi dengan pimpinan Parpol

Menko Polhukam gelar silaturahmi dengan pimpinan Parpol

Pilkada Serentak

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Menko Polhukam gelar silaturahmi dengan pimpinan Parpol

Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan membuka acara silaturahmi dengan para pimpinan partai politik dan lembaga negara di Flores Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (16/10). Silaturahmi tersebut dalam rangka menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada 9 Desember mendatang.

Menko Polhukam gelar silaturahmi dengan pimpinan Parpol

Dari ki-ka: Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Ketua DPR Setya Novanto, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat menghadiri acara silaturahmi dengan para pimpinan partai politik dan lembaga negara di Flores Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (16/10).

Menko Polhukam gelar silaturahmi dengan pimpinan Parpol

Jaksa Agung Prasetyo (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat menghadiri acara silaturahmi dengan para pimpinan partai politik dan lembaga negara di Flores Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (16/10).

Menko Polhukam gelar silaturahmi dengan pimpinan Parpol

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memberikan sambutan saat membuka acara silaturahmi dengan para pimpinan partai politik dan lembaga negara di Flores Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (16/10).

Menko Polhukam gelar silaturahmi dengan pimpinan Parpol

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memberikan sambutan saat membuka acara silaturahmi dengan para pimpinan partai politik dan lembaga negara di Flores Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (16/10).

Menko Polhukam gelar silaturahmi dengan pimpinan Parpol

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memberikan sambutan saat membuka acara silaturahmi dengan para pimpinan partai politik dan lembaga negara di Flores Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (16/10).

PDI Perjuangan Bentuk Tim Evaluasi UU Pemilu, Siap Hadapi Pilpres 2029
PDI Perjuangan Bentuk Tim Evaluasi UU Pemilu, Siap Hadapi Pilpres 2029

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

Baca Selengkapnya
Djarot: Soliditas PDIP Kian Menguat Meski Jokowi Temui Kader PSI
Djarot: Soliditas PDIP Kian Menguat Meski Jokowi Temui Kader PSI

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan soliditas PDIP semakin menguat, meskipun Presiden Jokowi berencana menemui kader PSI di berbagai daerah. Djarot juga berharap Jokowi memberikan klarifikasi terkait polemik ijazah.

Baca Selengkapnya
Bimtek PDIP Perkuat Konsolidasi Fraksi Se-Indonesia, Djarot Ungkap Pentingnya Marhaenisme
Bimtek PDIP Perkuat Konsolidasi Fraksi Se-Indonesia, Djarot Ungkap Pentingnya Marhaenisme

PDIP menggelar Bimtek fraksi DPRD se-Indonesia untuk memperkuat konsolidasi partai, memperkenalkan lagu "Bung Karno Bapak Marhaenisme", dan menegaskan orientasi pada rakyat kecil.

Baca Selengkapnya
Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu
Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya
PSI Sebut Banyak Kader Partai Lain yang Gabung, Ternyata Ini Alasannya
PSI Sebut Banyak Kader Partai Lain yang Gabung, Ternyata Ini Alasannya

Joan menjelaskan, alasan beberapa kader yang pindah lantaran menjadi kader PSI tidak menggunakan mahar sepeser pun.

Baca Selengkapnya
Penentuan Ambang Batas Parlemen: PDIP Dorong Dialog dan Kajian Mendalam
Penentuan Ambang Batas Parlemen: PDIP Dorong Dialog dan Kajian Mendalam

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Kementerian Hukum Sulawesi Barat Pastikan Akuntabilitas Layanan Pendaftaran Partai Politik
Kementerian Hukum Sulawesi Barat Pastikan Akuntabilitas Layanan Pendaftaran Partai Politik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen memastikan layanan pendaftaran partai politik berjalan transparan dan sesuai aturan, meningkatkan kualitas administrasi hukum umum di daerah.

Baca Selengkapnya
PKS Dukungan Usulan KPK Soal Ketum Dibatasi Dua Periode: Memperkuat Regenerasi dan Kaderisasi Parpol
PKS Dukungan Usulan KPK Soal Ketum Dibatasi Dua Periode: Memperkuat Regenerasi dan Kaderisasi Parpol

PKS menegaskan usulan KPK itu sudah diterapkan dalam aturan partai.

Baca Selengkapnya
PKB: Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Jamin Cegah Korupsi
PKB: Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Jamin Cegah Korupsi

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.

Baca Selengkapnya
PKB Tegaskan Pembagian Tingkatan Kaderisasi Partai Politik Lebih Baik Diserahkan ke Internal Parpol
PKB Tegaskan Pembagian Tingkatan Kaderisasi Partai Politik Lebih Baik Diserahkan ke Internal Parpol

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

Baca Selengkapnya
PKB Sambut Baik Usulan KPK: Capres Wajib Kader Partai Politik
PKB Sambut Baik Usulan KPK: Capres Wajib Kader Partai Politik

PKB menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) wajib kader partai, dinilai sebagai langkah strategis penguatan demokrasi dan kaderisasi.

Baca Selengkapnya
Ini 16 Poin Monitoring KPK Tutup Celah Korupsi di Tubuh Parpol, Salah Satunya Masa Jabatan Ketua Umum
Ini 16 Poin Monitoring KPK Tutup Celah Korupsi di Tubuh Parpol, Salah Satunya Masa Jabatan Ketua Umum

Ketiga, belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik. Keempat, tidak jelasnya lembaga pengawasan dalam UU partai politik.

Baca Selengkapnya