Surat Suara
Komisioner KPU Ilham Saputra mengecek kualitas surat suara Pilpres 2019 menggunakan kaca pembesar saat pencetakan perdana di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta, Minggu (20/1). KPU memberikan kepercayaan kepada PT Aksara Grafika Pratama untuk mencetak kebutuhan surat suara sebanyak 72,35 juta lembar.
Komisioner KPU Ilham Saputra mengecek kualitas surat suara Pilpres 2019 saat pencetakan perdana di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta, Minggu (20/1). Surat suara tersebut terdiri dari 5 jenis, antara lain DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR, DPD, serta Pemilu Presiden 2019 (Lampung sebanyak 30.979.165 lembar dan Banten 41.373.674 lembar surat suara).
Sebuah alat kaca pembesar diperlihatkan saat mengecek kualitas surat suara Pilpres 2019 di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta, Minggu (20/1).
Petugas mengecek kualitas surat suara Pilpres 2019 saat pencetakan perdana di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta, Minggu (20/1).
Petugas menggunakan kaca pembesar mengecek kualitas surat suara Pilpres 2019 saat pencetakan perdana di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta, Minggu (20/1).
Petugas mengecek kualitas surat suara Pilpres 2019 saat pencetakan perdana di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta, Minggu (20/1).
Petugas mengecek kualitas surat suara Pilpres 2019 yang keluar dari mesin percetakan di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta, Minggu (20/1).
Petugas mengecek kualitas surat suara Legislatif dan Pilpres 2019 saat pencetakan perdana di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta, Minggu (20/1).
Surat suara bergambar pasangan Capres 2019 terlihat usai dicetak perdana di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta, Minggu (20/1).
Petugas mengecek kualitas surat suara Pilpres 2019 saat pencetakan perdana di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta, Minggu (20/1).
Petugas mengambil surat suara Pilpres 2019 yang keluar dari mesin percetakan di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta, Minggu (20/1).
Petugas memantau proses pencetakan surat suara Pilpres 2019 perdana di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta, Minggu (20/1).
Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.
Baca Selengkapnya
Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.
Baca Selengkapnya
Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menunjukkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah dibuka sepenuhnya oleh KPU RI.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmennya dalam pengawasan non tahapan Bawaslu Gorontalo untuk Pemilu, dengan fokus pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Kemenag setempat untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, memastikan data yang akurat dan mutakhir.
Baca Selengkapnya
Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan sengketa informasi dan memerintahkan KPU RI untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan presiden. Pembaca penasaran, mengapa KIP mengeluarkan putusan ini?
Baca Selengkapnya
Mereka dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam pengadaan sewa private jet.
Baca SelengkapnyaPelanggaran tersebut terkait penggunaan pesawat jet pribadi (private jet) saat penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi