KPU
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kiri kedua), Ketua Bawaslu Abhan (kanan kedua), Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf Aria Bima (kiri), dan Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi Ferry Mursyidan Baldan (kanan) memberikan keterangan pers mengenai hasil rapat persiapan debat ke-4 di kantor KPU, Jakarta, Senin (25/3). Hasil rapat tersebut memutuskan TV penyeleggara dalam debat keempat adalah EMTEK group dan Metro TV serta moderator yang ditunjuk ialah Retno Pinasti dan Zulfikar Naghi.
Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf Aria Bima memberikan keterangan pers mengenai hasil rapat persiapan debat ke-4 di kantor KPU, Jakarta, Senin (25/3). Hasil rapat tersebut memutuskan TV penyeleggara dalam debat keempat adalah EMTEK group dan Metro TV serta moderator yang ditunjuk ialah Retno Pinasti dan Zulfikar Naghi.
Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi Ferry Mursyidan Baldan memberikan keterangan pers mengenai hasil rapat persiapan debat ke-4 di kantor KPU, Jakarta, Senin (25/3). Hasil rapat tersebut memutuskan TV penyeleggara dalam debat keempat adalah EMTEK group dan Metro TV serta moderator yang ditunjuk ialah Retno Pinasti dan Zulfikar Naghi.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kiri kedua), Ketua Bawaslu Abhan (tengah), Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf Aria Bima (kiri), dan Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi Ferry Mursyidan Baldan (kanan kedua) memberikan keterangan pers mengenai hasil rapat persiapan debat ke-4 di kantor KPU, Jakarta, Senin (25/3). Hasil rapat tersebut memutuskan TV penyeleggara dalam debat keempat adalah EMTEK group dan Metro TV serta moderator yang ditunjuk ialah Retno Pinasti dan Zulfikar Naghi.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (tiga kiri), Ketua Bawaslu Abhan (tiga kanan), Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf Aria Bima (dua kiri), dan Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi Ferry Mursyidan Baldan (dua kanan) usai memberikan keterangan pers mengenai hasil rapat persiapan debat ke-4 di kantor KPU, Jakarta, Senin (25/3).
Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.
Baca Selengkapnya
Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.
Baca Selengkapnya
Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menunjukkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah dibuka sepenuhnya oleh KPU RI.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmennya dalam pengawasan non tahapan Bawaslu Gorontalo untuk Pemilu, dengan fokus pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Kemenag setempat untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, memastikan data yang akurat dan mutakhir.
Baca Selengkapnya
Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan sengketa informasi dan memerintahkan KPU RI untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan presiden. Pembaca penasaran, mengapa KIP mengeluarkan putusan ini?
Baca Selengkapnya
Mereka dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam pengadaan sewa private jet.
Baca SelengkapnyaPelanggaran tersebut terkait penggunaan pesawat jet pribadi (private jet) saat penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi