Follow
Komisioner KPU, Hasyim Asyari saat mengantar amplop ke hadapan Majelis Hakim dan mendeskripsikan perbedaannya dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6).
KPU Tunjukan Amplop ke Tim Kuasa Hukum 02
Sidang Sengketa Pemilu
merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Dalam keterangannya, Hasyim mengatakan, ada kode-kode tertentu di tiap amplop yang menunjukkan fungsinya. Kode tertentu menunjukkan bahwa amplop tersebut untuk menyimpan salinan form C1.
Mengenai keterangan jumlah lembar yang kosong ini mengartikan bahwa amplop tersebut tidak pernah digunakan untuk apa-apa. Selain itu juga tidak ada bekas lem pada amplop itu.
Komisioner KPU, Hasyim Asyari saat menunjukkan amplop tersebut ke hadapan Majelis Hakim.
Saat mengantar amplop, Komisioner KPU, Hasyim Asyari mendeskripsikan perbedaannya ke hadapan Majelis Hakim dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019.
Komisioner KPU, Hasyim Asyari saat mengantar amplop ke hadapan Majelis Hakim dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi.
Rekomendasi
Pencabutan Uji Materiil KUHP
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.
Baca Selengkapnya
UU TNI
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden
Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.
Baca Selengkapnya
UU TNI
Judicial Review UU TNI, Ahli di MK Nilai Pelibatan TNI di Jabatan Sipil Berisiko Lemahkan Profesionalisme Militer
profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.
Baca Selengkapnya
MK
Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
MK Gugurkan Gugatan UU ITE yang Diajukan Mahasiswa, Ini Penyebabnya
Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.
Baca Selengkapnya
IKN
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kesiapan Infrastruktur di IKN
Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.
Baca Selengkapnya
PDIP
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota, PDIP Sarankan Wapres Gibran Berkantor di IKN
PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Jakarta Ibu Kota Sah
Jakarta Ibu Kota Sah RI Hingga Keppres IKN Diterbitkan, Ini Penjelasan Pakar
Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.
Baca Selengkapnya
IKN
Keppres IKN Belum Terbit, MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara
Keppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.
Baca Selengkapnya
Uji Materiil UU Perkawinan
Hakim MK Minta Pemohon Rapikan Gugatan Uji Materiil UU Perkawinan
Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen
MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.
Baca Selengkapnya
RUU Pemilu
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu dari DPR, Bahasan Mendesak Menjelang 2029
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.
Baca Selengkapnya