Wacana tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

Suhud Alynudin, ditetapkan sebagai calon pengganti Ketua DPRD menggantikan Khoirudin untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperingati Milad Ke-24 dengan fokus pada penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi melalui dialog dan gerakan nyata demi kemandirian bangsa.

PKS menegaskan usulan KPK itu sudah diterapkan dalam aturan partai.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.

PKB menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) wajib kader partai, dinilai sebagai langkah strategis penguatan demokrasi dan kaderisasi.

Rapat paripurna tersebut baru sebatas penetapan usulan pergantian, bukan pelantikan Ketua DPRD DKI Jakarta definitif.

Pergantian tersebut merujuk pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, mengungkapkan bahwa partainya telah menyiapkan peran baru bagi Khoirudin.

PKS mengganti Ketua DPRD DKI dari Khoirudin ke Suhud Alynudin. Partai menyebut keputusan ini bagian konsolidasi, bukan konflik internal.

Beredar Surat Keputusan (SK) soal Penggantian Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS diduduki Khoirudin akan digantikan Suhud Alynudin.