Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (tengah) menyampaikan keterangannya saat menggelar jumpa pers di kediamannya di Cipinang Cempedak, Jakarta, Kamis (31/12).
Partai Politik
Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (tengah) menyampaikan keterangannya saat menggelar jumpa pers di kediamannya di Cipinang Cempedak, Jakarta, Kamis (31/12).
Dalam keterangannya, dia membicarakan seputar permasalahan kepengurusan yang terjadi di Partai Golkar.
Menurut Agung, mulai 1 Januari 2016 Golkar tidak memiliki pengurus sah, karena kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 masa baktinya habis pada 2014 dan diperpanjang sampai Desember 2015.
Pernyataan Agung itu merespons SK Menkumham yang mencabut SK kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta, menolak pengurus hasil Munas Bali, dan berakhirnya masa bakti pengurus hasil Munas Riau 2009.
Agung Laksono menunjukkan surat keputusan dari Kemenkumham yang berisi SK pencabutan DPP Golkar versi Munas Ancol.
Isi surat SK pencabutan DPP Golkar versi Munas Ancol yang dikeluarkan Kemenkumham.
Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono mendengarkan pertanyaan wartawan saat menggelar jumpa pers di kediamannya di Cipinang Cempedak, Jakarta, Kamis (31/12).
Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono berpamitan saat usai menggelar jumpa pers di kediamannya di Cipinang Cempedak, Jakarta, Kamis (31/12).
Dia menambahkan, pada tahun 2025 terdapat penataan kawasan sekitar 55 RW dan direncanakan rampung keseluruhan pada 2027.
Baca Selengkapnya
Pelita Jaya Jakarta sukses mengandaskan perlawanan RANS Simba Bogor untuk kedua kalinya musim ini, memperkuat posisi mereka di puncak klasemen IBL. Simak jalannya pertandingan sengit ini!
Baca Selengkapnya
Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengimbau masyarakat untuk membatasi penggunaan air tanah Jakarta guna mencegah penurunan muka tanah yang terus terjadi, serta mendorong pemanfaatan air perpipaan sebagai solusi berkelanjutan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Balai Budaya Condet sebagai wadah penting untuk pelestarian seni dan tradisi, khususnya budaya Betawi, serta mendukung kiprah seniman lokal.
Baca Selengkapnya
Data ini menjadi perhatian serius karena sebagian besar wilayah tersebut berada di Jakarta Barat dengan karakteristik risiko yang serupa.
Baca Selengkapnya
Warga mengakui bahwa hasil tangkapan mereka dijual kepada pihak penampung.
Baca Selengkapnya
Satpol PP DKI Jakarta menyoroti serius kondisi kesehatan personelnya akibat beban kerja yang tinggi dan kekurangan anggota. Bagaimana langkah strategis untuk menjaga Kesehatan Personel Satpol PP DKI?
Baca Selengkapnya
Bapenda DKI Jakarta berencana memungut pajak kendaraan listrik dengan insentif, namun harus mengikuti arahan Kemendagri untuk pembebasan penuh. Kebijakan pajak kendaraan listrik DKI Jakarta ini dinamis.
Baca SelengkapnyaPKS menegaskan usulan KPK itu sudah diterapkan dalam aturan partai.
Baca Selengkapnya
Untuk memperoleh Kartu Lansia Jakarta, ikuti panduan lengkap mengenai syarat dan langkah pendaftaran terbaru menikmati berbagai fasilitas bantuan disediakan.
Baca Selengkapnya
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?
Baca Selengkapnya
PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.
Baca Selengkapnya