Mahkamah Konstitusi
Tim TKN 01 mendengarkan bacaan tuntutan dari tim hukum paslon 02 saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pilpres 2019 yang digelar MK tampak diselimuti ketegangan dari wajah-wajah hadirin.
Ekspresi pihak termohon mendengarkan bacaan tuntutan dari tim hukum paslon 02 saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6)
Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra saat mendengarkan bacaan tuntutan di sidang Perdana Sengketa Pilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6).
Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin Bambang Widjojanto terlihat berkonsentrasi dalam sidang Perdana Sengketa Pilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6).
Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman memimpin jalannya sidang Perdana Sengketa Pilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6).
Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin Bambang Widjojanto mengacungi jempol saat sidang Perdana Sengketa Pilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6).
Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6).
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.
Baca Selengkapnya
Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.
Baca Selengkapnyaprofesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.
Baca Selengkapnya
Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.
Baca SelengkapnyaKeputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.
Baca SelengkapnyaKeppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.
Baca Selengkapnya
MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi