Terorisme
Terdakwa kasus tindakan terorisme, Thoriq saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (23/5). Thoriq dituntut dengan Thoriq yang dikenakan Pasal 15 Jo Pasal 7 dan Jo Pasal 9 Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme dan diancam hukuman 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.
Terdakwa kasus tindakan terorisme, Thoriq (kiri) mendengarkan putusan hakim saat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (23/5).
Terdakwa kasus tindakan terorisme, Thoriq menerima salinan kertas berisikan tuntutan saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (23/5).
Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa kasus tindakan terorisme, Thoriq saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, (23/5).
Terdakwa kasus tindakan terorisme, Thoriq (kiri) mendengarkan putusan hakim saat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (23/5).
Tersangka kasus tindakan terorisme, Thoriq (tengah) tersenyum usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (23/5).
KemenPPPA menyoroti peran sentral keluarga dalam membentengi generasi muda dari radikalisme, menekankan pengasuhan ramah anak serta kolaborasi lintas sektor untuk perlindungan komprehensif.
Baca Selengkapnya
Australia mengungkapkan bahwa para pengikut ISIS itu pulang tanpa dukungan dari pemerintah.
Baca Selengkapnya
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmennya dalam penanggulangan ekstremisme melalui sosialisasi RAN PE Fase II, yang menjadi landasan strategis kebijakan nasional.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, sebagai tindakan terorisme yang biadab dan meminta pengusutan tuntas hingga aktor intelektualnya.
Baca Selengkapnya
Densus 88 Antiteror berkolaborasi dengan SMPN 1 Muara Teweh mengadakan sosialisasi bahaya radikalisme, intoleransi, dan dampak negatif media sosial untuk membentengi generasi muda serta meningkatkan kewaspadaan pelajar.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat sinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi saksi dan korban.
Baca Selengkapnya
Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) memperkuat upaya Pencegahan Paham IRET Sulbar dengan pendekatan lintas sektor berbasis regulasi, menjaga stabilitas ideologi dan keamanan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Dinas Pendidikan Palangka Raya bersama Densus 88 Antiteror Polri bersinergi menguatkan pencegahan paham radikal di lingkungan sekolah, menyasar kepala SMP se-Kota Palangka Raya untuk membentengi generasi muda dari intoleransi dan kekerasan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Filipina menanti permohonan resmi dari Indonesia terkait Pemulangan Napi Terorisme WNI, Taufiq Rifqi, yang telah menjalani hukuman seumur hidup selama 22 tahun di Filipina. Hal ini menjadi fokus pembahasan penting antara kedua negara.
Baca Selengkapnya
Polres Sigi menggandeng pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat untuk memperkuat Pencegahan Radikalisme Sigi dan terorisme setelah berakhirnya Operasi Madago Raya.
Baca Selengkapnya
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaporkan deteksi 21.199 Konten Radikal Online sepanjang 2025, menunjukkan peningkatan risiko penyalahgunaan ruang digital oleh jaringan teroris.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi