Simulasi Operasi Mantap Brata amankan sidang Pemilu di MK

Pemilu 2014

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Geser ke atas untuk membaca

Anggota kepolisian membawa anjing untuk mengamankan massa yang berbuat anarkis saat simulasi persidangan sengketa Pileg dan Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/2). Ribuan polisi dikerahkan dalam simulasi tersebut.

Petugas keamanan memisahkan kedua belah pihak yang berselisih paham saat simulasi persidangan sengketa Pileg dan Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/2).

Suasana saat sejumlah anggota kepolisian mengamankan massa yang berbuat keributan saat simulasi persidangan sengketa Pileg dan Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/2).

Simulasi pengamanan Pemilu 2014 dalam rangka Operasi Mantap Brata di MK seharusnya dilaksanakan pada Kamis lalu (13/2), namun ditunda menjadi hari ini karena banyaknya agenda persidangan.

Kericuhan dalam sidang saat simulasi persidangan sengketa Pileg dan Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/2).

Sejumlah anggota kepolisian membuat barisan penjagaan usai kericuhan sidang saat simulasi persidangan sengketa Pileg dan Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/2).

Sejumlah anggota kepolisian mengevakuasi salah satu korban yang terluka usai kericuhan dalam sidang saat simulasi persidangan sengketa Pileg dan Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/2).

Empat anggota kepolisian mengevakuasi salah satu korban yang terluka usai kericuhan dalam sidang saat simulasi persidangan sengketa Pileg dan Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/2).

Dharma Pongrekun Dharma Pongrekun Desak MK Tinjau Ulang UU Kesehatan Demi Kedaulatan Bangsa

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Uji Materiil KUHP MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

Baca Selengkapnya

UU TNI Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Baca Selengkapnya

UU TNI Judicial Review UU TNI, Ahli di MK Nilai Pelibatan TNI di Jabatan Sipil Berisiko Lemahkan Profesionalisme Militer

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Baca Selengkapnya

MK Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi MK Gugurkan Gugatan UU ITE yang Diajukan Mahasiswa, Ini Penyebabnya

Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.

Baca Selengkapnya

IKN MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kesiapan Infrastruktur di IKN

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

PDIP MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota, PDIP Sarankan Wapres Gibran Berkantor di IKN

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Jakarta Ibu Kota Sah Jakarta Ibu Kota Sah RI Hingga Keppres IKN Diterbitkan, Ini Penjelasan Pakar

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.

Baca Selengkapnya

IKN Keppres IKN Belum Terbit, MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara

Keppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Uji Materiil UU Perkawinan Hakim MK Minta Pemohon Rapikan Gugatan Uji Materiil UU Perkawinan

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Baca Selengkapnya