kontras
Relawan Gerindra mencopot poster yang ditempel oleh para demonstran dari KontraS dan keluarga korban pelanggaran HAM di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5). Poster tersebut ditempel oleh para demonstran yang menggelar aksi unjuk rasa menolak pasangan Capres-Cawapres yang diduga melakukan pelanggaran HAM.
Sejumlah demonstran dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan keluarga korban pelanggaran HAM menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5).
Demonstran dari KontraS menempelkan poster berisi tuntutan terhadap para jenderal yang harus bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran HAM, di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5).
Suasana saat demonstran dari KontraS dan keluarga korban pelanggaran HAM menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5).
Sejumlah demonstran dari KontraS dan keluarga korban pelanggaran HAM menunjukkan poster saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5).
Sejumlah demonstran dari KontraS dan keluarga korban pelanggaran HAM menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5).
Ekspresi salah satu demonstran dari KontraS yang mengecat wajahnya saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5).
Aksi relawan Gerindra saat membuang poster yang ditempel oleh para demonstran dari KontraS dan keluarga korban pelanggaran HAM di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5).
TAUD menyebut hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa, mulai dari 3 tahun, 1,5 tahun penjara.
Baca SelengkapnyaMulai dari hukuman ringan hingga pidana yang lebih berat sesuai dengan peran dan fakta yang terungkap selama persidangan.
Baca Selengkapnya
Penilaian tersebut disampaikan saat Oditur membacakan tuntutan terhadap empat terdakwa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu.
Baca Selengkapnya
Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Baca SelengkapnyaHakim menilai keterangan Andrie diperlukan guna mengungkap dugaan teror yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.
Baca SelengkapnyaDalam persidangan tersebut, Agus memberikan keterangan berdasarkan kapasitas keilmuannya.
Baca SelengkapnyaAlasan medis yang membuatnya tak dapat hadir langsung di persidangan mendorong hakim mencari alternatif agar tetap bisa memperoleh keterangan dari korban.
Baca SelengkapnyaMereka adalah Kolonel Chk Fredy Ferdian sebagai hakim ketua, didampingi dua hakim anggota Letnan Kolonel Kum Irwan Tasri dan Mayor Laut (H) M. Zainal Abidin.
Baca Selengkapnya
Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Rabu, 29 April 2026.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM menyatakan serangan yang menewaskan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, adalah pelanggaran HAM. Temukan mengapa insiden ini memicu keprihatinan serius.
Baca SelengkapnyaMeski jadwal sudah ditentukan, ia menekankan adanya ketidakpercayaan yang mendalam terhadap forum tersebut untuk menuntaskan kasus secara adil.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses hukum.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi