kontras
Relawan Gerindra mencopot poster yang ditempel oleh para demonstran dari KontraS dan keluarga korban pelanggaran HAM di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5). Poster tersebut ditempel oleh para demonstran yang menggelar aksi unjuk rasa menolak pasangan Capres-Cawapres yang diduga melakukan pelanggaran HAM.
Sejumlah demonstran dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan keluarga korban pelanggaran HAM menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5).
Demonstran dari KontraS menempelkan poster berisi tuntutan terhadap para jenderal yang harus bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran HAM, di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5).
Suasana saat demonstran dari KontraS dan keluarga korban pelanggaran HAM menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5).
Sejumlah demonstran dari KontraS dan keluarga korban pelanggaran HAM menunjukkan poster saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5).
Sejumlah demonstran dari KontraS dan keluarga korban pelanggaran HAM menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5).
Ekspresi salah satu demonstran dari KontraS yang mengecat wajahnya saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5).
Aksi relawan Gerindra saat membuang poster yang ditempel oleh para demonstran dari KontraS dan keluarga korban pelanggaran HAM di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5).
Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Rabu, 29 April 2026.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM menyatakan serangan yang menewaskan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, adalah pelanggaran HAM. Temukan mengapa insiden ini memicu keprihatinan serius.
Baca SelengkapnyaMeski jadwal sudah ditentukan, ia menekankan adanya ketidakpercayaan yang mendalam terhadap forum tersebut untuk menuntaskan kasus secara adil.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses hukum.
Baca SelengkapnyaKondisi luka bakar menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sebagian besar area luka sudah ditangani lewat cangkok kulit.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM mensinyalir jumlah pelaku dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus lebih dari empat orang dan mendesak transparansi penyidikan.
Baca SelengkapnyaTim Advokasi untuk Demokrasi sejak awal mendorong kasus ini harus dibawa ke peradilan umum, bukan militer.
Baca Selengkapnya
Laporan model B diajukan langsung oleh korban melalui tim advokasi.
Baca Selengkapnya
Jika berkas dianggap lengkap, para tersangka akan diserahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam pengesahan undang-undang hukuman mati tahanan Palestina oleh parlemen Israel (Knesset) sebagai ancaman genosida nyata dan pelanggaran HAM berat yang memicu ketegangan di kawasan.
Baca SelengkapnyaMeski suaranya masih terdengar lemah, Andrie tetap berusaha tegar dan membagikan pesan harapan di tengah proses pemulihannya.
Baca Selengkapnya
Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan meminta publik menaruh kepercayaan pada penegakan hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, menegaskan komitmen Presiden Prabowo dan proses hukum yang berjalan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi