"Ternyata memang ada permasalahan utama yang besar, yaitu status tanah di sini. Nah itu insyaallah maka saya bilang ini harus segera dirataskan," kata Rano.

Hari Transportasi Nasional diperingati setiap 24 April, dengan kebijakan tarif Rp1 untuk transportasi umum di Jakarta.

Hal itu juga untuk mengajak warga Jakarta beralih dari transportasi pribadi ke umum.

Pemerintah Provinsi Banten membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemanfaatan Aset untuk mengamankan dan mengelola aset daerah, menyusul kemenangan sengketa lahan Situ Ranca Gede di Mahkamah Agung.

TransJakarta bersama Dinas Perhubungan sedang mengkaji elektrifikasi Mikrotrans untuk meningkatkan layanan angkutan umum, meskipun menghadapi tantangan kapasitas baterai dan kesiapan infrastruktur.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta seluruh penumpang mematuhi Aturan Keselamatan Whoosh setelah insiden pintu kereta ditahan di Stasiun Padalarang, demi kelancaran operasional dan keamanan perjalanan.

Dinas Pendidikan Bandung Barat melaporkan dugaan perusakan fasilitas dan pemagaran akses SDN Bunisari ke Polres Cimahi, menyebabkan gangguan pada kegiatan belajar mengajar akibat sengketa lahan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan Efisiensi WFH ASN bukan hanya penghematan, tetapi juga transformasi budaya kerja menuju birokrasi efektif dan berorientasi masyarakat.

Kabar gembira bagi warga Bekasi! Transjakarta rute B11 kini kembali melayani titik pemberhentian di kawasan Summarecon Bekasi setelah sempat terhenti. Simak rute lengkap dan dampaknya bagi mobilitas Anda.

Tim Komisi V DPR RI mendesak Hutama Karya untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan Tol Sibanceh, khususnya di Seksi 1, agar proyek infrastruktur vital ini dapat berfungsi penuh dan tidak lagi terkendala sengketa masyarakat.

Meski tidak menerapkan WFH atau WFA, Polda Metro Jaya berkomitmen penuh pada efisiensi BBM dan energi, mendukung kebijakan pemerintah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang vital.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.