Ke depan, menurut Reza, manajemen BBCA diperkirakan akan tetap mengedepankan strategi pertumbuhan berkelanjutan, dengan fokus pada kualitas kredit.

Direktur Keuangan BCA, Vera Eve Lim, mengatakan skema pembagian dividen akan dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun, dimulai pada kuartal II hingga kuartal

BCA mencatat laba Rp14,7 triliun pada kuartal I 2026. Pertumbuhan kredit, dana murah CASA, dan pembiayaan berkelanjutan jadi penopang kinerja.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan meluncurkan Program Sigana Cekatan, sebuah inisiatif unik yang tidak hanya menguatkan ekonomi masyarakat tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan bencana karhutla.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menunjukkan dominasinya di pasar keuangan dengan meraih empat penghargaan bergengsi dari Kemenkeu sebagai Mitra Distribusi dan Dealer Utama SUN, menegaskan komitmennya terhadap pembangunan nasional.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyerahkan sepenuhnya penentuan Dirjen Cipta Karya dan Sumber Daya Air kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan hak prerogatif Presiden dalam Penentuan Dirjen PUPR.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan BPK sebagai lembaga tunggal penghitung kerugian negara. Putusan MK ini diharapkan membuat pengawasan kerugian negara lebih terkontrol dan mencegah praktik pemaksaan perkara.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait **evaluasi IUP hutan lindung NTB** yang diduga melanggar ketentuan, sambil menunggu instruksi resmi dari pusat.

Saham BBCA mengalami penurunan hingga 19 persen sejak awal tahun 2026 hingga 7 April 2026.

MK melalui putusannya telah memutuskan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi.