Mahkamah Konstitusi
Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat bersalaman dengan salah satu Sekjen dari negara sahabat saat menghadiri dalam acara Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions/AACC) 2017 di Solo, Jawa Tengah, Senin (7/8).
Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB di Ballroom Hotel Alila, Solo ini dihadiri 12 Sekjen dari 12 negara anggota MK se-Asia.
Pertemuan Sekjen MK se-Asia ini merupakan yang keempat kalinya digelar. Simposium ini mengangkat tema 'Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk' (Constitutional Court as the Guardian of Ideology and Democracy in Pluralistic Society).
Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, selain negara anggota, simposium juga dihadiri 7 negara sahabat dari Eropa dan Afrika.
Ketua MK Arief Hidayat bersalaman dengan salah satu Sekjen dari negara sahabat yang hadir pada acara tersebut.
Kegiatan tersebut digelar di bawah kepemimpinan MK Indonesia sebagai Presiden AACC sekaligus dalam rangka memperingati ulang tahun ke-14 MKRI.
Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.
Baca Selengkapnya
Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.
Baca Selengkapnyaprofesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.
Baca Selengkapnya
Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.
Baca SelengkapnyaKeputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.
Baca SelengkapnyaKeppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.
Baca Selengkapnya"Tidak untuk ditiru!! sepasang remaja melakukan hal tidak pantas di Taman Manahan," tulis keterangan unggahan tersebut seperti dikutip merdeka.com.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi