Bupati Buton Selatan Tersangka Suap
Pengusaha yang juga tersangka penyuap Bupati Buton Selatan Agus Feisal, Tony Kongres (kiri) dan Bupati Bandung Barat nonaktif Abu Bakar (kanan) tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (10/7). Kedatangan Tony Kongres untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus suap proyek di wilayah Kabupaten Buton Selatan, sementara Abubakar untuk menandatangani perpanjangan penahan.
Abubakar mengenakan masker saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/7).
Tony Kongres dan Abubakar didampingi petugas saat berjalan menuju lobi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/7).
Tony Kongres dan Abubakar berjalan menuju lobi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/7).
Tony Kongres berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/7).
Abubakar melewati tangga di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/7).
MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.
Baca SelengkapnyaSebelumnya cuitan pengguna media sosial X yang disertai foto tiga orang berompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK” di bandara kemudian viral dan dibahas warganet
Baca SelengkapnyaSementara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pihaknya mencatat sekitar 29.000 bidang tanah dengan berbagai persoalan.
Baca Selengkapnya
Tersangka dugaan korupsi pengadaan di Pemkab Pekalongan sekaligus Bupati nonaktif Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK,
Baca SelengkapnyaKeduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.
Baca Selengkapnya
Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.
Baca Selengkapnya
KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.
Baca Selengkapnya
Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu yang dinilai belum optimal, ditandai indikasi penyuapan dan celah integritas penyelenggara. Simak lima usulan reformasi KPK untuk pemilu yang lebih berintegritas dan bebas kor
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi