Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Penandatanganan Pedoman Penegak Hukum Terpadu

Penandatanganan Pedoman Penegak Hukum Terpadu

kejaksaan agung

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Penandatanganan Pedoman Penegak Hukum Terpadu

Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati (berdiri kiri) Wakil Kapolri Komjen Pol. Nanan Soekarna (tengah), dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto (kiri) menyaksikan penandatangan bersama saat peluncuran Pedoman Penegakan Hukum Terpadu untuk pidana Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Jakarta, Senin (20/5). Penegak hukum (Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Kejaksaan Agung) sepakat melakukan penanganan perkara dengan pendekatan multi-door yang diharapkan mampu meminimalisi peluang lolosnya pelaku kejahatan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup karena terbatasnya jangkauan hukum bila hanya menerapkan satu Undang-undang.

Penandatanganan Pedoman Penegak Hukum Terpadu

Wakil Kapolri Komjen Pol. Nanan Soekarna (berdiri kiri), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto (tengah), dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (dua kiri) menyaksikan penandatangan bersama saat peluncuran Pedoman Penegakan Hukum Terpadu untuk pidana Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Jakarta, Senin (20/5). Penegak hukum (Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Kejaksaan Agung) sepakat melakukan penanganan perkara dengan pendekatan multi-door yang diharapkan mampu meminimalisi peluang lolosnya pelaku kejahatan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup karena terbatasnya jangkauan hukum bila hanya menerapkan satu Undang-undang.

Penandatanganan Pedoman Penegak Hukum Terpadu

Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati (berdiri kiri) Wakil Kapolri Komjen Pol. Nanan Soekarna (tengah), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (dua kiri) menyaksikan penandatangan bersama saat peluncuran Pedoman Penegakan Hukum Terpadu untuk pidana Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Jakarta, Senin (20/5). Penegak hukum (Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Kejaksaan Agung) sepakat melakukan penanganan perkara dengan pendekatan multi-door yang diharapkan mampu meminimalisi peluang lolosnya pelaku kejahatan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup karena terbatasnya jangkauan hukum bila hanya menerapkan satu Undang-undang.

Penandatanganan Pedoman Penegak Hukum Terpadu

Wakil Kapolri Komjen Pol. Nanan Soekarna (berdiri kiri), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto (tengah), dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (kanan) menyaksikan penandatangan bersama saat peluncuran Pedoman Penegakan Hukum Terpadu untuk pidana Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Jakarta, Senin (20/5). Penegak hukum (Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Kejaksaan Agung) sepakat melakukan penanganan perkara dengan pendekatan multi-door yang diharapkan mampu meminimalisi peluang lolosnya pelaku kejahatan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup karena terbatasnya jangkauan hukum bila hanya menerapkan satu Undang-undang.

Kejagung Sita HP hingga Laptop Hasil Geledah Enam Lokasi Kasus Korupsi MBG
Kejagung Sita HP hingga Laptop Hasil Geledah Enam Lokasi Kasus Korupsi MBG

Barang bukti yang diamankan berupa perangkat elektronik dan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Baca Selengkapnya
PDIP Dukung Penegakan Hukum Dugaan Korupsi Eks Pimpinan BGN
PDIP Dukung Penegakan Hukum Dugaan Korupsi Eks Pimpinan BGN

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum terkait dugaan korupsi tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), menyerukan transparansi dan akuntabilitas.

Baca Selengkapnya
Hukum Sepekan: Penahanan Pejabat hingga Sorotan Revisi UU Polri
Hukum Sepekan: Penahanan Pejabat hingga Sorotan Revisi UU Polri

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.

Baca Selengkapnya
Mensesneg Tegaskan Pencegahan Korupsi Pemerintah Dimulai dari Pejabat Negara
Mensesneg Tegaskan Pencegahan Korupsi Pemerintah Dimulai dari Pejabat Negara

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan pencegahan korupsi pemerintah harus dari pejabat. Ini sejalan komitmen Presiden Prabowo, menyusul terungkapnya kasus korupsi wakil menteri dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Tangkap Buronan Penggelapan Surabaya yang Kabur 14 Tahun
Kejaksaan Tangkap Buronan Penggelapan Surabaya yang Kabur 14 Tahun

Tim gabungan kejaksaan berhasil menangkap buronan penggelapan Surabaya, Bo Feng Mei alias Henny Melany, yang telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) selama 14 tahun, mengakhiri pelariannya dari jerat hukum.

Baca Selengkapnya
Kejagung Blak-blakan Awal Mula Usut Korupsi MBG, Informasi Viral Ikut Ditelusuri
Kejagung Blak-blakan Awal Mula Usut Korupsi MBG, Informasi Viral Ikut Ditelusuri

Program MBG sejak awal mendapat perhatian khusus karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

Baca Selengkapnya
Kejagung Buka Peluang Periksa Kepala BGN Baru Nanik S Deyang dalam Kasus Korupsi MBG
Kejagung Buka Peluang Periksa Kepala BGN Baru Nanik S Deyang dalam Kasus Korupsi MBG

Penyidik dapat memanggil siapa saja yang dianggap mengetahui fakta-fakta terkait perkara guna membantu mengungkap kasus secara terang dan utuh.

Baca Selengkapnya
Pemuda Katolik Dukung Kejagung Usut Tuntas Korupsi MBG: Bongkar Sampai ke Akar-akarnya
Pemuda Katolik Dukung Kejagung Usut Tuntas Korupsi MBG: Bongkar Sampai ke Akar-akarnya

Gusma mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Agung dalam menangani perkara tersebut.

Baca Selengkapnya
Prabowo Siap Perkuat KPK, Kejagung, dan BPKP: Berapa Saja yang Kau Perlu, Lapor, Saya Penuhi
Prabowo Siap Perkuat KPK, Kejagung, dan BPKP: Berapa Saja yang Kau Perlu, Lapor, Saya Penuhi

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Harus Bersih dari Korupsi
Presiden Prabowo Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Harus Bersih dari Korupsi

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan, menyusul pencopotan Kepala BGN.

Baca Selengkapnya
Kronologi Lengkap Kasus Korupsi Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs: Permainan Mitra SPPG hingga Mark Up Pengadaan
Kronologi Lengkap Kasus Korupsi Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs: Permainan Mitra SPPG hingga Mark Up Pengadaan

Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG di BGN telah dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada 29 Mei 2026.

Baca Selengkapnya
Penampakan Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Pakai Rompi Tersangka, Keluar dari Kejagung Diborgol
Penampakan Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Pakai Rompi Tersangka, Keluar dari Kejagung Diborgol

Dadan yang dikawal ketat oleh petugas Kejagung langsung mengenakan rompi pink tahanan Kejagung dengan tangan diborgol.

Baca Selengkapnya