Pajak
Buruh angkut memindahkan beras yang akan dikirimkan ke beberapa wilayah melalui Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Yustinus Prastowo menanggapi polemik atas rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen untuk sembako. Menurutnya, kebijakan tersebut bagian dari reformasi sistem perpajakan.
Buruh angkut memindahkan beras yang akan dikirimkan ke beberapa wilayah melalui Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Yustinus Prastowo menanggapi polemik atas rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen untuk sembako. Menurutnya, kebijakan tersebut bagian dari reformasi sistem perpajakan.
Buruh angkut memindahkan beras yang akan dikirimkan ke beberapa wilayah melalui Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). Dia menjelaskan, pengenaan PPN untuk sembako diyakini akan mewujudkan sistem yang lebih adil antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Mengingat, skema penerapan tarif PPN hanya menyasar sembako dengan kategori tertentu.
Buruh angkut memindahkan beras yang akan dikirimkan ke beberapa wilayah melalui Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Yustinus Prastowo menanggapi polemik atas rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen untuk sembako. Menurutnya, kebijakan tersebut bagian dari reformasi sistem perpajakan.
Buruh angkut memindahkan beras yang akan dikirimkan ke beberapa wilayah melalui Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). Dia menjelaskan, pengenaan PPN untuk sembako diyakini akan mewujudkan sistem yang lebih adil antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Mengingat, skema penerapan tarif PPN hanya menyasar sembako dengan kategori tertentu.
Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.
Baca Selengkapnya
KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif. Ini dilakukan setelah PT berinisial H tidak melunasi kewajiban pajaknya, menarik perhatian publik terhadap kepatuha
Baca SelengkapnyaOleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaPemberian insentif ini diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada penulis dengan menurunkan tarif pajak royalti menjadi 1,5%.
Baca SelengkapnyaKontribusi tersebut terdiri atas setoran pajak sebesar Rp1,45 triliun, PNBP senilai Rp55,59 miliar, serta pembayaran konsesi sebesar Rp224,5 miliar.
Baca Selengkapnya
Lazismu Kabupaten Bangka kembali menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bansos sembako Bangka kepada 42 warga kurang mampu, jelang Idul Adha 1447 H, membantu meringankan beban ekonomi mereka.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan dukungan penuh terhadap program pangan anggota DPR RI, termasuk penyaluran ribuan paket sembako, guna membantu masyarakat dan menekan inflasi menjelang Idul Adha.
Baca SelengkapnyaDJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.
Baca SelengkapnyaHal itu berdasarkan laporan resmi Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) yang dirilis pada 11 Mei 2026 melalui Tax Expenditure Report (TER).
Baca SelengkapnyaIndonesia meraih posisi pertama dunia dalam indeks transparansi insentif perpajakan GTETI 2026, mengungguli 116 negara lainnya.
Baca Selengkapnya
Gubernur Sultra mengumumkan 75 Koperasi Merah Putih Sultra siap beroperasi penuh, menandai langkah signifikan dalam penguatan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat di Bumi Anoa.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi