Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Permintaan itu merupakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda NTT.

Pemerintah Kabupaten Temanggung terus mengupayakan penyelesaian sosial lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Ngadirejo. Dialog intensif dilakukan guna mencari solusi terbaik bagi warga terdampak dalam proses Penyelesaian Lahan Sekolah Rakyat Temanggun

"Ternyata memang ada permasalahan utama yang besar, yaitu status tanah di sini. Nah itu insyaallah maka saya bilang ini harus segera dirataskan," kata Rano.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mendesak para camat untuk lebih proaktif dalam Penertiban Bangunan Tanpa Izin, guna mencegah masalah tata ruang dan keselamatan yang meresahkan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemanfaatan Aset untuk mengamankan dan mengelola aset daerah, menyusul kemenangan sengketa lahan Situ Ranca Gede di Mahkamah Agung.

Dinas Pendidikan Bandung Barat melaporkan dugaan perusakan fasilitas dan pemagaran akses SDN Bunisari ke Polres Cimahi, menyebabkan gangguan pada kegiatan belajar mengajar akibat sengketa lahan.

Tim Komisi V DPR RI mendesak Hutama Karya untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan Tol Sibanceh, khususnya di Seksi 1, agar proyek infrastruktur vital ini dapat berfungsi penuh dan tidak lagi terkendala sengketa masyarakat.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.

Pemerintah Kota Makassar menargetkan penyelesaian 1.000 sertifikat aset hingga akhir 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan mencegah sengketa lahan.

Pembongkaran tersebut bukan terkait sengketa lahan melainkan terhadap 15 unit rumah dinas eks Zikon 15 yang dilaksanakan oleh Pusziad di atas aset tanah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah hukum baru dengan menyiapkan Gugatan Aset Pemprov NTB atas sengketa Gedung Wanita dan Bawaslu, optimis temukan fakta baru dan pertahankan hak daerah.