Pansel Hakim MK temui pimpinan KPK

Seleksi Calon Hakim MK

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Geser ke atas untuk membaca

Ketua Pansel Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif (tengah) dan anggota Pansel Hakim MK Mas Achmad Santosa memberikan keterangan usai pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/7). Pertemuan tersebut dilakukan untuk meminta masukan kepada pimpinan KPK atas rekam jejak sembilan calon hakim MK, yaitu Anna Erliyana, Enny Nurbaningsih, Hesti Armiwulan, Jantje Tjiptabudy, Lies Sulistiani, Ni'matul Huda, Ratno Lukito, Susi Dwi Harijanti, dan Taufiqurrohman Syahuri.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bersama anggota Pansel Hakim MK Mas Achmad Santosa dan anggota Pansel Hakim MK Zainal Arifin memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/7).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memberikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan Pansel Hakim MK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/7).

Anggota Pansel Hakim MK Mas Achmad Santosa memberikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/7).

Anggota Pansel Hakim MK Zainal Arifin memberikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/7).

Anggota Pansel Hakim MK Mas Achmad Santosa dan anggota Pansel Hakim MK Zainal Arifin saat menggelar konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/7).

KPK KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Uji Materiil KUHP MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

Baca Selengkapnya

UU TNI Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Baca Selengkapnya

UU TNI Judicial Review UU TNI, Ahli di MK Nilai Pelibatan TNI di Jabatan Sipil Berisiko Lemahkan Profesionalisme Militer

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Baca Selengkapnya

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Telusuri Asal Usul Rolex Fadia Arafiq, KPK Periksa Manajer Butik Jam Tangan Mewah

Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.

Baca Selengkapnya

KPK Terungkap! Dari 9 Kotak Jam Mewah Fadia Arafiq, Hanya 5 yang Berisi

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

Baca Selengkapnya

KPK KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya

MK Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi MK Gugurkan Gugatan UU ITE yang Diajukan Mahasiswa, Ini Penyebabnya

Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.

Baca Selengkapnya

Serapan APBD Tulungagung Serapan APBD Tulungagung 2026 di Bawah Target, Pemkab Ungkap Dampak OTT KPK

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Baca Selengkapnya

ACFFEST 2026 ACFFEST 2026 dan Ruang Nonton Perkuat Edukasi Antikorupsi Keluarga Lewat Film Interaktif

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

Baca Selengkapnya

Nurhadi Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya