Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Munir dijadikan nama jalan di Den Haag, Belanda

Munir dijadikan nama jalan di Den Haag, Belanda

kasus munir

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Munir dijadikan nama jalan di Den Haag, Belanda

Istri pejuang HAM Munir, Suciwati memegang plang nama Jalan Munir saat menghadiri konferensi pers peresmian jalan tersebut di Den Haag, Belanda pada 14 April mendatang, di kantor KontraS, Jakarta, Sabtu (11/4).

Munir dijadikan nama jalan di Den Haag, Belanda

Istri pejuang HAM Munir, Suciwati, bersama pegiat HAM lainnya serta musisi Glenn Fredly saat menghadiri konferensi pers peresmian Jalan Munir.

Munir dijadikan nama jalan di Den Haag, Belanda

Jalan tersebut berada dalam kompleks yang juga menempatkan para pejuang HAM lainnya di dunia, seperti Marthin Luther King, Nelson Mandela, Salvador Allende serta Bunda Theresa.

Munir dijadikan nama jalan di Den Haag, Belanda

Peresmian Jalan Munir di Den Haag, Belanda tepatnya akan dilakukan pada 14 April mendatang.

Munir dijadikan nama jalan di Den Haag, Belanda

Istri pejuang HAM Munir, Suciwati,memberikan keterangan soal peresmian Jalan Munir di Den Haag, Belanda saat konferensi pers, di kantor KontraS, Jakarta, Sabtu (11/4).

Munir dijadikan nama jalan di Den Haag, Belanda

Musisi Glenn Fredly turut menyampaikan pendapatnya soal peresmian Jalan Munir di Den Haag, Belanda saat konferensi pers, di kantor KontraS, Jakarta, Sabtu (11/4).

Munir dijadikan nama jalan di Den Haag, Belanda

Istri pejuang HAM Munir, Suciwati, bersama pegiat HAM lainnya serta musisi Glenn Fredly saat menghadiri konferensi pers peresmian Jalan Munir di Den Haag, Belanda pada 14 April mendatang, di kantor KontraS, Jakarta, Sabtu (11/4).

Komisi XIII DPR Tegaskan Revisi UU HAM Perkuat Perlindungan, Bukan Perebutan Kewenangan
Komisi XIII DPR Tegaskan Revisi UU HAM Perkuat Perlindungan, Bukan Perebutan Kewenangan

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

Baca Selengkapnya
Pemerintah Pastikan Aspirasi Papua Masuk dalam Revisi UU HAM 2026
Pemerintah Pastikan Aspirasi Papua Masuk dalam Revisi UU HAM 2026

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan aspirasi masyarakat Papua menjadi bagian krusial dalam draf Revisi UU HAM, yang ditargetkan rampung pada 2026.

Baca Selengkapnya
Aspirasi Masyarakat Papua Jadi Kunci Revisi UU HAM, Target Pengesahan 2026
Aspirasi Masyarakat Papua Jadi Kunci Revisi UU HAM, Target Pengesahan 2026

Wamenkumham Mugiyanto pastikan aspirasi masyarakat Papua jadi masukan kunci Revisi UU HAM. Ini demi perlindungan hak warga dan jawab tantangan kontemporer, target pengesahan 2026.

Baca Selengkapnya
Reformasi HAM: Revisi UU HAM 1999, Memperkuat Perlindungan Hak Asasi di Era Digital
Reformasi HAM: Revisi UU HAM 1999, Memperkuat Perlindungan Hak Asasi di Era Digital

Revisi UU HAM 1999 merupakan langkah penting dalam Reformasi HAM, memastikan perlindungan hak asasi adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk di ruang digital, dan memperkuat Komnas HAM.

Baca Selengkapnya
FOTO: Demo API Gaungkan Perlindungan Hak Perempuan di Komnas HAM
FOTO: Demo API Gaungkan Perlindungan Hak Perempuan di Komnas HAM

Aksi digelar di depan kantor Komnas HAM Jakarta pada Selasa., (19/05/2026).

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Desak Pembentukan Satgas Kekerasan Seksual Kampus, Kunci Pencegahan dan Perlindungan Korban
Komnas HAM Desak Pembentukan Satgas Kekerasan Seksual Kampus, Kunci Pencegahan dan Perlindungan Korban

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Dorong Penguatan Layanan Korban TPKS dan Restitusi Negara
Komnas HAM Dorong Penguatan Layanan Korban TPKS dan Restitusi Negara

Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Dorong Kampus dan Pesantren Bentuk Satgas TPKS, Perkuat Perlindungan Korban
Komnas HAM Dorong Kampus dan Pesantren Bentuk Satgas TPKS, Perkuat Perlindungan Korban

Komnas HAM mendesak kampus dan pesantren segera membentuk Satgas TPKS sebagai langkah krusial untuk memperkuat pencegahan serta perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM: Budaya Patriarki dan Relasi Kuasa Pemicu Berulangnya Kekerasan Seksual
Komnas HAM: Budaya Patriarki dan Relasi Kuasa Pemicu Berulangnya Kekerasan Seksual

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyoroti budaya patriarki dan relasi kuasa sebagai akar utama berulangnya tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, menuntut perubahan budaya dan pemahaman menyeluruh.

Baca Selengkapnya
Menteri HAM: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional dan Pendekatan Menyeluruh
Menteri HAM: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional dan Pendekatan Menyeluruh

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Angkat Bicara, Kritik Pernyataan Pigai soal Tim Asesor
Komnas HAM Angkat Bicara, Kritik Pernyataan Pigai soal Tim Asesor

Komnas HAM memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai mengenai rencana pembentukan tim asesor yang akan melibatkan aktivis HAM.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Angkat Bicara, Kritik Pernyataan Pigai soal Tim Asesor
Komnas HAM Angkat Bicara, Kritik Pernyataan Pigai soal Tim Asesor

Komnas HAM memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai mengenai rencana pembentukan tim asesor yang akan melibatkan aktivis HAM.

Baca Selengkapnya