Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Migrant Care minta KPU perbaiki data Pemilih Tetap Luar Negeri

Migrant Care minta KPU perbaiki data Pemilih Tetap Luar Negeri

Imigran

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Migrant Care minta KPU perbaiki data Pemilih Tetap Luar Negeri

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah bersama aktivis Migrant Care lainnya berbincang dengan Komisioner Viryan Aziz saat audiensi di Kantor KPU, Jakarta, Senin (20/8). Dalam pertemuan ini, Migrant Care meminta KPU memperbaiki data Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) dalam Pemilu 2019 karena jumlahnya dinilai tidak akurat.

Migrant Care minta KPU perbaiki data Pemilih Tetap Luar Negeri

Anis Hidayah bersama aktivis Migrant Care lainnya berbincang dengan Komisioner Viryan Aziz saat audiensi di Kantor KPU, Jakarta, Senin (20/8). Meskipun KPU telah menetapkan jumlah DPTLN sebanyak 1,9 juta pemilih, Migrant Care menilai masih banyak buruh migran yang belum terdaftar dengan perkiraan mencapai 7 juta orang.

Migrant Care minta KPU perbaiki data Pemilih Tetap Luar Negeri

Komisioner KPU Viryan Aziz mendengarkan masukan dari salah seorang aktivis Migrant Care saat audiensi di Kantor KPU, Jakarta, Senin (20/8).

Migrant Care minta KPU perbaiki data Pemilih Tetap Luar Negeri

Komisioner KPU Viryan Aziz mendengarkan masukan dari salah seorang aktivis Migrant Care saat audiensi di Kantor KPU, Jakarta, Senin (20/8).

Migrant Care minta KPU perbaiki data Pemilih Tetap Luar Negeri

Komisioner KPU Viryan Aziz mendengarkan masukan dari salah seorang aktivis Migrant Care saat audiensi di Kantor KPU, Jakarta, Senin (20/8).

Migrant Care minta KPU perbaiki data Pemilih Tetap Luar Negeri

Dalam pertemuan ini, Migrant Care meminta KPU memperbaiki data Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) dalam Pemilu 2019 karena jumlahnya dinilai tidak akurat.

KPU Siapkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029
KPU Siapkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029

Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.

Baca Selengkapnya
Seskab Teddy Indra Wijaya Soroti Fenomena Inflasi Pengamat, Tekankan Akurasi Data dan Kepercayaan Publik
Seskab Teddy Indra Wijaya Soroti Fenomena Inflasi Pengamat, Tekankan Akurasi Data dan Kepercayaan Publik

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya
KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026
KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pasaman Barat Awasi Ketat Pemutakhiran Data Pemilih 2026 Demi Akurasi
Bawaslu Pasaman Barat Awasi Ketat Pemutakhiran Data Pemilih 2026 Demi Akurasi

Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.

Baca Selengkapnya
Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi
Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

Baca Selengkapnya
Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam
Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

Baca Selengkapnya
FOTO: Bonatua Silalahi Tunjukkan Salinan Ijazah Joko Widodo Tanpa Sensor di KPU RI
FOTO: Bonatua Silalahi Tunjukkan Salinan Ijazah Joko Widodo Tanpa Sensor di KPU RI

Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menunjukkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah dibuka sepenuhnya oleh KPU RI.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Kabupaten Gorontalo Perketat Pengawasan Non Tahapan Pemilu, Fokus Data Pemilih dan Edukasi Demokrasi
Bawaslu Kabupaten Gorontalo Perketat Pengawasan Non Tahapan Pemilu, Fokus Data Pemilih dan Edukasi Demokrasi

Bawaslu Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmennya dalam pengawasan non tahapan Bawaslu Gorontalo untuk Pemilu, dengan fokus pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Baca Selengkapnya
KPU Bangka Barat dan Kemenag Sinergi Kuatkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2026
KPU Bangka Barat dan Kemenag Sinergi Kuatkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2026

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Kemenag setempat untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, memastikan data yang akurat dan mutakhir.

Baca Selengkapnya
FOTO: Detik Detik Penyelamatan Migran di Laut Lepas Libya
FOTO: Detik Detik Penyelamatan Migran di Laut Lepas Libya

Sebanyak 46 migran diselamatkan dari perahu karet di perairan internasional lepas Libya, Jumat (16/01/2026) waktu setempat.

Baca Selengkapnya
Komisi Informasi Pusat Perintahkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi
Komisi Informasi Pusat Perintahkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi

Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan sengketa informasi dan memerintahkan KPU RI untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan presiden. Pembaca penasaran, mengapa KIP mengeluarkan putusan ini?

Baca Selengkapnya
DKPP Beri Sanksi Peringatan Keras ke Ketua dan 4 Anggota KPU soal Sewa Private Jet, Kecuali Betty Idroos
DKPP Beri Sanksi Peringatan Keras ke Ketua dan 4 Anggota KPU soal Sewa Private Jet, Kecuali Betty Idroos

Mereka dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam pengadaan sewa private jet.

Baca Selengkapnya