e-Samsat
Petugas memandu warga mengisi form pendaftaran via Samsat Digital (e-Samsat) di Kantor Bersama Pelayanan Satu Atap Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/3). Samsat Digital yang baru saja diluncurkan Polda Metro Jaya diharapkan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan seperti pendaftaran kendaraan baru serta eks luar daerah, perubahan identitas, warna, dan tipe, pengesahan STNK tahunan, perpanjangan STNK 5 tahunan, dan penggantian STNK hilang atau rusak.
Dengan e-Samsat, warga tak perlu lagi mengisi formulir secara manual. Warga hanya tinggal memasukkan nomor pelat kendaraannya di komputer yang tersedia.
Kemudian pembayaran dapat dilakukan secara nontunai via JakOne Mobile dan kartu debit Bank DKI serta bank lain yang mendukung layanan e-Samsat.
Warga mengurus perpanjangan surat kendaraan via e-Samsat di Kantor Bersama Pelayanan Satu Atap Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/3).
Tempat pengambilan nomor antrean ketika menggunakan layanan e-Samsat di Kantor Bersama Pelayanan Satu Atap Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/3).
Suasana pelayanan e-Samsat di Kantor Bersama Pelayanan Satu Atap Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/3).
Warga saat menggunakan layanan e-Samsat di Kantor Bersama Pelayanan Satu Atap Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/3).
Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta mewujudkan energi bersih.
Baca Selengkapnya
INDEF GTI berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai elektrifikasi kendaraan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
INDEF GTI berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan elektrifikasi kendaraan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIa bakal meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum kebijakan tersebut diputuskan.
Baca SelengkapnyaWacana tersebut untuk ditunda atau dibatalkan selama masa konsensi pengelolaan jalan tol oleh BUJT masih berlangsung
Baca Selengkapnya
Aturan pajak kendaraan listrik dari pemerintah sudah resmi berubah tidak lagi nol persen.
Baca SelengkapnyaDJP memastikan wacana pengenaan PPN pada jasa jalan tol masih tahap perencanaan dan belum diatur dalam regulasi, sehingga belum berdampak ke masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pengguna mobil listrik kini tak lagi mendapatkan insentif pajak hingga 0 persen.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat gencar optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor, menyasar perusahaan sawit untuk balik nama kendaraan berpelat luar daerah guna meningkatkan pemasukan kas daerah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengerahkan 960 pegawai untuk menagih tunggakan PKB Banten secara humanis. Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah.
Baca Selengkapnya
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku secara masif memperluas akses pembayaran elektronik untuk pajak daerah, langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempermudah wajib pajak.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi