Petugas menunggangi kuda saat mendistribusikan logistik Pemilu 2019 di Jember, Jawa Timur, pada 15 April 2019. Berbagai rintangan dan kesulitan harus dilalui petugas untuk mengirimkan logistik Pemilu 2019 ke pelosok-pelosok Indonesia.
Pemilu
Petugas menunggangi kuda saat mendistribusikan logistik Pemilu 2019 di Jember, Jawa Timur, pada 15 April 2019. Berbagai rintangan dan kesulitan harus dilalui petugas untuk mengirimkan logistik Pemilu 2019 ke pelosok-pelosok Indonesia.
Dengan pengawalan TNI dan polisi, petugas berkuda itu menembus hutan untuk menjangkau desa terpencil.
Kesulitan juga dialami petugas pelaksana pemilu di Papua. Hutan dan medan terjal harus dilalui saat mendistribusikan logistik Pemilu 2019 ke sebuah desa di Yalimo.
Tak hanya itu, petugas pelaksana pemilu di Papua juga harus melewati jalur air saat mendistribusikan logistik ke desa-desa terpencil di Mappi.
Perahu juga menjadi andalan petugas pelaksana pemilu saat mendistribusikan logistik di Manggamat, Aceh Selatan, pada 16 April 2019.
Prajurit TNI dan polisi mengawal setiap perahu yang menyusuri sungai menuju desa-desa terpencil di Manggamat, Aceh selatan, pada 16 April 2019.
Sementara itu, petugas pelaksana pemilu di Maros, Sulawesi Selatan, nekat menerjang sungai, pada 16 April 2019.
Arus yang deras bukan halangan untuk mengantarkan logistik Pemilu 2019 ke Desa Bonto Matinggi, Maros, Sulawesi Selatan.
Banjir setinggi paha orang dewasa membuat petugas memanfaatkan rakit seadanya untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2019 di Bandung, Jawa Barat, pada 16 April 2019.
Petugas menggunakan delman saat mendistribusikan logistik Pemilu 2019 di Gili, Lombok, pada 16 April 2019.
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh menjadi satu-satunya di Provinsi Aceh yang memberikan Remisi Waisak 2026. Seorang warga binaan beragama Buddha menerima pengurangan masa hukuman, menunjukkan komitmen pembinaan. Simak detailnya!
Baca Selengkapnya
Polresta Banda Aceh menetapkan dua tersangka pembakaran fasilitas USK pasca bentrokan mahasiswa. Detail peran tersangka dan kronologi insiden terungkap.
Baca Selengkapnya
Praktisi hukum menegaskan PT PLN (Persero) wajib memberikan Kompensasi Blackout Sumatera atas kerugian pelanggan akibat pemadaman listrik total lebih dari 24 jam. Simak dasar hukum dan dugaan penyebabnya yang bukan hanya cuaca buruk.
Baca SelengkapnyaMerupakan upaya lanjutan agar bantuan fasilitas yang telah diberikan sebelumnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku UMKM.
Baca Selengkapnya
BPMA dan BKI bersinergi optimalkan pengadaan barang dan jasa hulu migas Aceh, memastikan proses lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Langkah ini demi kemandirian serta ketahanan energi nasional.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto menyumbangkan sapi kurban seberat 1.020 kg untuk masyarakat Kabupaten Simeulue pada Idul Adha 1447 H/2026 M. Bantuan sapi kurban Presiden ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga di wilayah terluar Aceh.
Baca Selengkapnya
Kantor Imigrasi Banda Aceh meluncurkan Layanan Sikupi, inovasi urus paspor di area car free day (CFD) yang mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dengan konsep santai dan mudah dijangkau.
Baca Selengkapnya
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa berinovasi mendekatkan pelayanan dengan menghadirkan Layanan Paspor Keliling di arena Car Free Day, memudahkan masyarakat mengurus dokumen perjalanan secara cepat dan efisien.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama DPRK bergerak cepat menemui Satgas Pusat di Kemendagri untuk memastikan percepatan Bantuan Bencana Nagan Raya bagi korban hidrometeorologi. Simak upaya selengkapnya!
Baca SelengkapnyaWarga Kota Langsa, Aceh, masih mengalami pemadaman listrik hampir 15 jam. Aktivitas terganggu, sinyal internet hilang timbul.
Baca Selengkapnya
Yayasan LBH AKA Nagan Raya mendesak kepolisian memproses hukum dugaan pengeroyokan yang melibatkan oknum Anggota DPRK Nagan Raya berinisial H terhadap warga, menyoroti prinsip kesetaraan di mata hukum dan pentingnya penegakan keadilan.
Baca Selengkapnya
KPK menyoroti pengadaan proyek di Aceh yang sangat minim tender. Dominasi penunjukan langsung memicu perhatian khusus KPK, mengindikasikan 'red flag' potensi kecurangan. Ini menjadi fokus utama KPK.
Baca Selengkapnya