Mendagri, Tjahjo Kumolo saat rapat laporan akhir tahun 2018 Kemendagri dan BNPP di Jakarta, Rabu (26/12). Kemendagri melalui Dinas Dukcapil akan menerapkan sistem jemput bola ke wilayah yang masih belum memiliki E-KTP.
Mendagri
Mendagri, Tjahjo Kumolo saat rapat laporan akhir tahun 2018 Kemendagri dan BNPP di Jakarta, Rabu (26/12). Kemendagri melalui Dinas Dukcapil akan menerapkan sistem jemput bola ke wilayah yang masih belum memiliki E-KTP.
Mendagri, Tjahjo Kumolo (tengah) saat laporan akhir tahun 2018 Kemendagri dan BNPP di Jakarta, Rabu (26/12).
Tjahjo Kumolo saat rapat laporan akhir tahun 2018 Kemendagri dan BNPP di Jakarta, Rabu (26/12).
Tjahjo Kumolo jelang laporan akhir tahun 2018 Kemendagri dan BNPP di Jakarta, Rabu (26/12).
Kemendagri melalui Dinas Dukcapil akan menerapkan sistem jemput bola ke wilayah yang masih belum memiliki E-KTP.
Tomsi menjelaskan, selama ini kerja sama antara Pemda dengan pihak luar negeri sudah cukup banyak.
Baca SelengkapnyaKebijakan tersebut ditegaskan sebagai langkah pemerintah dalam menjaga pemerataan harga serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama DPRK bergerak cepat menemui Satgas Pusat di Kemendagri untuk memastikan percepatan Bantuan Bencana Nagan Raya bagi korban hidrometeorologi. Simak upaya selengkapnya!
Baca SelengkapnyaProsesi perdamaian tersebut ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara kedua belah pihak.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama lintas kementerian berkolaborasi intensif untuk mempercepat penuntasan desa blank spot, menargetkan 201 desa yang belum terjangkau sinyal optimal.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan perampingan dan pemekaran dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kemendagri, yaitu Dinas PUPR dan Dinas PRKP, demi percepatan capaian target pembangunan dan pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaTri juga berdialog dengan peserta yang mayoritas merupakan kalangan muda serta meninjau proses pembuatan pewarna alami dan tenun tradisional.
Baca SelengkapnyaBobby juga menyatakan gubernur tidak memiliki kewenangan memberikan izin perjalanan luar negeri kepala daerah.
Baca SelengkapnyaBima menyoroti persoalan data UMKM yang hingga kini masih menjadi tantangan di banyak daerah.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada daerah terdampak.
Baca SelengkapnyaDemokrasi yang sehat akan memperkuat stabilitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaBima mencontohkan sejumlah daerah yang memiliki potensi wisata besar, tetapi belum berkembang optimal akibat lemahnya dukungan ekosistem.
Baca Selengkapnya