Perppu Pembubaran Ormas
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Hukum dan HAM(Menkumham) Yasonna Laoly menghadiri sidang pengujian materiil dan formil Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tantang Organisasi Kemasyarakatan atau Perppu Ormas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (30/8). Dalam sidang ini ada 7 gugatan dengan nomor perkara 38,39,41,48,49,50,52/PUU-XV/2017.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly dihadirkan untuk didengarkan keterangannya sebagai pihak pemerintah.
Mendagri Tjahjo Kumolo bersiap memberikan keterangan dalam sidang pengujian materiil dan formil Perppu Ormas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (30/8).
Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberikan keterangan dalam sidang pengujian materiil dan formil Perppu Ormas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (30/8).
Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberikan keterangan dalam sidang pengujian materiil dan formil Perppu Ormas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (30/8).
Pihak pemohon, Ismail Yusanto bersama kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra mendengarkan keterangan yang disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sidang pengujian materiil dan formil Perppu Ormas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (30/8).
Ketua MK Arief Hidayat saat memimpin sidang pengujian materiil dan formil Perppu Ormas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (30/8).
Warga menyaksikan jalannya sidang pengujian materiil dan formil Perppu Ormas melalui layar kaca di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (30/8).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian.
Baca SelengkapnyaMendagri menilai masih banyak kepala daerah yang menunjukkan capaian positif.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan, pemerintah pusat memiliki perhatian besar terhadap masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca SelengkapnyaProgram tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Baca SelengkapnyaPenandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar sampah di Indonesia terkelola dengan baik.
Baca SelengkapnyaPertama, Mendagri menekankan agar Perpukadesi tidak terlibat dalam politik praktis.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih National Governance Awards (NGA) 2026 atas komitmen kuat mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berangkat dari inisiatif para tokoh Sumbagsel yang ingin mempererat kebersamaan sekaligus mendorong kontribusinya.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan, mekanisme reward and punishment terbukti mampu memotivasi kepala daerah dari berbagai latar belakang untuk menunjukkan performa terbaiknya
Baca SelengkapnyaMenurut Mendagri, Forkopimda yang solid cenderung lebih cepat dalam menangani berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga isu sosial.
Baca SelengkapnyaMenurut Tito, tujuan Musrenbang adalah menyusun rencana kegiatan secara konkret dan terukur melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan program prioritas.
Baca SelengkapnyaMendagri menekankan bahwa pemerintah sejak awal telah menyiapkan skema bantuan terstruktur berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi