Peristiwa tersebut mendorong ratusan warga sipil meninggalkan kampung halaman mereka dan hingga kini masih hidup dalam kondisi pengungsian.

Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mendorong peningkatan fasilitas LPP Jayapura, termasuk penyediaan sumur bor dan sarana olahraga, guna memperkuat pelayanan pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan.

Pemerintah Kabupaten Jayapura memastikan penyaluran bantuan Jayapura bagi warga terdampak banjir Danau Sentani dilakukan secara kolektif, menjamin pemerataan dan akuntabilitas. Bagaimana mekanisme distribusinya?

BPJS Kesehatan Cabang Jayapura telah berhasil melakukan reaktivasi 308 peserta JKN nonaktif di Papua, memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Satlantas Polres Jayapura gencar tanamkan disiplin lalu lintas sejak usia dini melalui program Polsanak di SD MI DDI Pasar Lama Sentani, Kabupaten Jayapura, demi keselamatan bersama.

Komnas HAM mengungkap enam kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua sepanjang 2025-2026, mulai konflik lahan hingga penembakan warga sipil.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menggenjot revitalisasi madrasah di Papua Barat dan Papua Barat Daya, sebuah langkah strategis untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Timur Indonesia.

Pemerintah Kota Jayapura secara aktif menyelenggarakan Pelatihan Aksesoris Adat Port Numbay bagi kaum ibu di 10 kampung adat, bertujuan melestarikan budaya dan meningkatkan ekonomi lokal.

Pemerintah Kota Jayapura optimis ajang MTQ Jayapura mampu mencetak generasi muda Islam yang unggul, berakhlak mulia, serta berintegritas, sekaligus memperkuat nilai toleransi di tengah masyarakat.

Meski hadapi tantangan geografis dan infrastruktur, Kemendikdasmen menegaskan pelaksanaan TKA SD di berbagai daerah berjalan lancar, menunjukkan ketangguhan sekolah dan koordinasi yang baik.

Polresta Manokwari terus mendalami kasus kekerasan yang melibatkan 19 siswa senior SMA Taruna Kasuari terhadap juniornya, mengedepankan perlindungan anak dan keadilan restoratif.

Pemerintah Provinsi Papua Barat serius menyiapkan regulasi pembentukan BUMD guna memaksimalkan Pengelolaan PI Migas 10 Persen, demi peningkatan PAD dan kesejahteraan daerah.