Follow
Massa tertahan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6). Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk mengawal pelaksanaan sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi.
Massa Aksi Kawal Sidang MK Tertahan di Patung Kuda
Mahkamah Konstitusi
merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Massa aksi mengawal sidang putusan MK tertahan di balik dua barikade yang dipasang pihak keamanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6).
Massa aksi mengawal sidang putusan MK berkumpul di sekitaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6).
Massa aksi mengawal sidang putusan MK berkumpul di sekitaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6).
Massa aksi mengawal sidang putusan MK berkumpul di sekitaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6).
Massa aksi mengawal sidang putusan MK berkumpul di sekitaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6).
Massa aksi mengawal sidang putusan MK berkumpul di sekitaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6).
Rekomendasi
APBN 2026
Di Sidang MK, Guru Curhat soal PHK Massal Usai Program MBG
Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
MK Gelar Sidang Uji Materi UU Peradilan Agama, Polemik Isbat Awal Ramadhan Mencuat
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.
Baca Selengkapnya
Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru
Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru: Dasco Tegaskan Tak Hanya Bergantung DPR
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan
Baca Selengkapnya
Dharma Pongrekun
Dharma Pongrekun Desak MK Tinjau Ulang UU Kesehatan Demi Kedaulatan Bangsa
Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.
Baca Selengkapnya
Pencabutan Uji Materiil KUHP
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.
Baca Selengkapnya
UU TNI
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden
Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.
Baca Selengkapnya
UU TNI
Judicial Review UU TNI, Ahli di MK Nilai Pelibatan TNI di Jabatan Sipil Berisiko Lemahkan Profesionalisme Militer
profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.
Baca Selengkapnya
MK
Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi
MK Gugurkan Gugatan UU ITE yang Diajukan Mahasiswa, Ini Penyebabnya
Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.
Baca Selengkapnya
IKN
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kesiapan Infrastruktur di IKN
Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.
Baca Selengkapnya
PDIP
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota, PDIP Sarankan Wapres Gibran Berkantor di IKN
PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Jakarta Ibu Kota Sah
Jakarta Ibu Kota Sah RI Hingga Keppres IKN Diterbitkan, Ini Penjelasan Pakar
Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.
Baca Selengkapnya