Ketua KPU, Arief Budiman (kedua kiri) menyampaikan uji publik rancangan peraturan KPU terkait pemilu 2019 di Jakarta, Senin (19/3). Uji publik diikuti perwakilan dari partai politik peserta Pemilu 2019, LSM, dan PPATK.
Komisi Pemilihan Umum
Ketua KPU, Arief Budiman (kedua kiri) menyampaikan uji publik rancangan peraturan KPU terkait pemilu 2019 di Jakarta, Senin (19/3). Uji publik diikuti perwakilan dari partai politik peserta Pemilu 2019, LSM, dan PPATK.
Ketua KPU, Arief Budiman (kedua kiri) menyampaikan uji publik rancangan peraturan KPU terkait pemilu 2019 di Jakarta, Senin (19/3).
Arief Budiman (tengah) berbincang dengan Pranomo Ubaid saat penyampaian uji publik rancangan peraturan KPU terkait pemilu 2019 di Jakarta, Senin (19/3).
Layar monitor menampilkan salah satu materi uji publik rancangan peraturan KPU terkait pemilu 2019 di Jakarta, Senin (19/3).
Komisioner KPU, Pranomo Ubaid Tanthowi (tengah) menyampaikan uji publik rancangan peraturan KPU terkait pemilu 2019 di Jakarta, Senin (19/3).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen memastikan layanan pendaftaran partai politik berjalan transparan dan sesuai aturan, meningkatkan kualitas administrasi hukum umum di daerah.
Baca SelengkapnyaPKS menegaskan usulan KPK itu sudah diterapkan dalam aturan partai.
Baca Selengkapnya
PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.
Baca Selengkapnya
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?
Baca Selengkapnya
PKB menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) wajib kader partai, dinilai sebagai langkah strategis penguatan demokrasi dan kaderisasi.
Baca SelengkapnyaKetiga, belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik. Keempat, tidak jelasnya lembaga pengawasan dalam UU partai politik.
Baca SelengkapnyaKPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.
Baca Selengkapnya
Ketua DPD Hanura NTB Ahmad Dahlan dengan tegas membantah isu **kader pindah massal** dari Hanura Kota Bima ke PSI, menyebut klaim tersebut tidak benar dan meluruskan status mantan kader yang menyebarkan isu.
Baca SelengkapnyaPPATK mencatat pencucian uang global mencapai USD 2 triliun. Laporan masuk mencapai 150 ribu per hari, dengan tantangan baru dari AI.
Baca SelengkapnyaKaesang juga berharap ke depan Bustami Zainudin bisa maju sebagai Calon Anggota DPR RI dari PSI.
Baca Selengkapnya
Gubernur DKI Pramono Anung menegaskan kebijakan naming rights ditujukan semata-mata untuk mendanai proyek pembangunan, tanpa ada unsur politik di dalamnya.
Baca Selengkapnya
Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan pengurusan cukai rokok di Jawa Timur mengungkap praktik "beternak pita cukai" dan jaringan kejahatan ekon
Baca Selengkapnya