Tim penyidik KPK saat menunjukkan barang bukti uang yang merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus suap di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/12).
Operasi Tangkap Tangan KPK
Tim penyidik KPK saat menunjukkan barang bukti uang yang merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus suap di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/12).
Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan empat orang tersangka yakni Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Kepala Dinas Pendidikan Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Rosidin dan Kakak Ipar Bupati Tubagus Cepy Sethiady.
Dari OTT tersebut KPK mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 1,5 miliar terkait dugaan suap anggaran pendidikan dari para kepala sekolah di kawasan Cianjur.
Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan (kanan) saat menunjukkan barang bukti uang hasil OTT KPK.
Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan (kanan) didampingi Juru bicara KPK, Febri Diansyah memberikan keterangan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah memberikan keterangan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.
Baca Selengkapnya
KPK menitipkan satu unit mobil sitaan dari mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu kepada Pemerintah Kabupaten Tolitoli. Mobil sitaan ini akan digunakan untuk kebutuhan operasional Pemkab Tolitoli.
Baca Selengkapnya
Polisi berhasil menetapkan 11 tersangka kasus pemerasan perusahaan tambang di Kendari. Modus blokade jalur hauling dan permintaan uang terungkap, simak detailnya!
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti **modus korupsi kepala daerah** yang terus berulang setelah 10 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025-2026, menunjukkan rapuhnya integritas individu.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari meminta imbalan proyek sekitar 10-15 persen untuk membagikan uang tunjangan hari raya (THR) kepada warganya, memicu penyelidikan serius atas dugaan Bupati Rejang Lebong
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami dugaan suap sengketa lahan Depok seluas 6.500 meter persegi yang melibatkan pejabat Pengadilan Negeri Depok dan PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan koordinasi KPK Kejagung tetap berjalan intensif pasca pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, terkait kasus suap.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Negeri Purwakarta secara tegas membantah isu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang jaksa yang beredar luas, menjelaskan bahwa kejadian sebenarnya adalah tindak lanjut aduan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSaat dikonfirmasi hal itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo masih menjawab normatif.
Baca SelengkapnyaKPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Bupati Lampung Tengah itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Baca SelengkapnyaKPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Bupati Lampung Tengah itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Baca Selengkapnya