KPK
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). KPK menahan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan suap dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu TA 2017-2019.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). KPK menahan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan suap dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu TA 2017-2019.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019, Siti Aisyah Tuti Handayani memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). KPK menahan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan suap dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu TA 2017-2019.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019, Ade Barkah Surahman memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). KPK menahan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan suap dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu TA 2017-2019.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani (kiri) memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). KPK menahan keduanya sebagai tersangka suap dana bantuan Provinsi kepada Kabupaten Indramayu TA 2017-2019.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). KPK menahan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan suap dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu TA 2017-2019.
Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.
Baca SelengkapnyaMelalui kerja sama ini, kedua belah pihak akan bersinergi dalam penguatan regulasi, pengelolaan pengaduan, penanganan kasus, hingga sinergi data.
Baca SelengkapnyaSumarni mengemban jabatan itu setelah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan Plt Bupati Muara Enim.
Baca SelengkapnyaKPK menggandeng Kortas Tipikor Polri melalui skema joint investigation untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan menangani perkara strategis.
Baca Selengkapnya
KPK merinci barang bukti suap Bupati Muara Enim Edison, termasuk uang tunai ratusan juta rupiah, mata uang asing, dan saldo rekening miliaran yang tersebar di beberapa nomine, menegaskan keseriusan dalam penanganan kasus Barang Bukti Suap Bupati M...
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Muara Enim Edison menerima jatah lima persen dari setiap setoran rekanan. Skandal korupsi Bupati Muara Enim ini melibatkan distribusi uang melalui rekening nomine dan telah menyeret empat tersangka.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **KPK Suap Proyek Muara Enim** senilai Rp500 juta, melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta untuk memuluskan proyek pengadaan. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana modusnya?
Baca SelengkapnyaSalah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim, Edison, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.
Baca Selengkapnya
Selain mendapatkan Rp500 juta, Abi Nurwardani diduga juga menerima uang dari para rekanan atas instruksi Edison.
Baca Selengkapnya
Bupati Muara Enim Edison resmi ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaBudi Prasetyo menjelaskan, praktik tersebut dilakukan melalui pengaturan proyek dan pemberian imbalan tertentu guna memuluskan proses pengadaan.
Baca Selengkapnya
Achmad Taufik, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, mengonfirmasi bahwa Raffi Ahmad disebutkan terkait kunjungannya ke Kantor Blueray Cargo.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi