Tercatat sudah lima kali Eko mewakili Indonesia di ajang olahraga terbesar di dunia ini secara beruntun, mulai dari Beijing 2008 hingga Paris 2024.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan berbagai keuntungan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi sektor industri olahraga.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kemenkum RI berkomitmen mempercepat layanan Percepatan Pendaftaran HKI, khususnya bagi pelaku industri olahraga, demi meningkatkan perlindungan dan manfaat ekonomi.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengajak pelaku HAKI Industri Olahraga di daerah untuk mendaftarkan kekayaan intelektual guna melindungi inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerukan industri olahraga untuk aktif mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual mereka, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan komersialisasi sektor ini.

Leica mengaku tak pernah menyangka akan meraih emas, sekaligus mendapatkan bonus besar dari negara.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Pakar hukum pidana menilai tindakan penasihat hukum Nadiem Makarim yang absen dari persidangan kasus dugaan korupsi Chromebook dapat dikategorikan sebagai contempt of court, menghambat jalannya proses hukum.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.