Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KPK Periksa Istri Wali Kota Nonaktif Medan Terkait Suap

KPK Periksa Istri Wali Kota Nonaktif Medan Terkait Suap

KPK

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
KPK Periksa Istri Wali Kota Nonaktif Medan Terkait Suap

Rita Maharani Dzulmi Eldin, Istri Wali Kota Medan Dzulmi Eldin akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rita Maharani diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Isa Anshari terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan pada Pemkot Medan tahun 2019.

KPK Periksa Istri Wali Kota Nonaktif Medan Terkait Suap

Rita Maharani Dzulmi Eldin, Istri Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menunggu panggilan penyidik akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/11/2019).

KPK Periksa Istri Wali Kota Nonaktif Medan Terkait Suap

Rita Maharani Dzulmi Eldin, Istri Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menunggu panggilan penyidik akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/11/2019).

KPK Periksa Istri Wali Kota Nonaktif Medan Terkait Suap

Rita Maharani Dzulmi Eldin, Istri Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menunggu panggilan penyidik akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/11/2019).

KPK Periksa Istri Wali Kota Nonaktif Medan Terkait Suap

Rita Maharani Dzulmi Eldin, Istri Wali Kota Medan Dzulmi Eldin akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/11/2019).

KPK Periksa Istri Wali Kota Nonaktif Medan Terkait Suap

Rita Maharani Dzulmi Eldin, Istri Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menunggu panggilan penyidik akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/11/2019).

KPK Periksa Istri Wali Kota Nonaktif Medan Terkait Suap

Rita Maharani Dzulmi Eldin, Istri Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menunggu panggilan penyidik akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/11/2019).

KPK Periksa Istri Wali Kota Nonaktif Medan Terkait Suap

Rita Maharani diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Isa Anshari terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan pada Pemkot Medan tahun 2019.

Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU
Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya
PSEL Medan Raya: Pemprov Sumut Segera Bangun Fasilitas Pengolah Sampah Jadi Listrik di 2026
PSEL Medan Raya: Pemprov Sumut Segera Bangun Fasilitas Pengolah Sampah Jadi Listrik di 2026

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Medan Raya akan dimulai dengan groundbreaking pada tahun 2026, menjanjikan solusi terpadu untuk masalah sampah di Medan dan Deli Serdang sekaligus menghasilkan energi listrik sebesar 15 megawatt.

Baca Selengkapnya
Wali Kota Medan Ajak Pelajar Perkuat Kesadaran Tolak Judi Daring
Wali Kota Medan Ajak Pelajar Perkuat Kesadaran Tolak Judi Daring

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengajak pelajar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menolak praktik judi daring yang merusak mentalitas generasi muda.

Baca Selengkapnya
PLN UID Sumut Percepat Pemulihan Listrik Pasca Gangguan Transmisi, Ratusan Penyulang Telah Normal
PLN UID Sumut Percepat Pemulihan Listrik Pasca Gangguan Transmisi, Ratusan Penyulang Telah Normal

PLN UID Sumut terus berupaya keras dalam percepatan pemulihan listrik pascagangguan transmisi 275 kV Muara Bungo-Sungai Rumbai. Simak progres Pemulihan Listrik PLN Sumut terkini dan upaya yang dilakukan.

Baca Selengkapnya
PLN Sumut Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh Pasca Padam Listrik Massal
PLN Sumut Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh Pasca Padam Listrik Massal

PLN Sumut segera bergerak melakukan pemeriksaan sistem kelistrikan secara menyeluruh menyusul insiden padam listrik massal yang melanda wilayah Sumatera Utara, khususnya Medan, pada Jumat malam.

Baca Selengkapnya
Majelis Etik Tegaskan Standar Etika Ombudsman RI Harus Setara KPK
Majelis Etik Tegaskan Standar Etika Ombudsman RI Harus Setara KPK

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Ketua KPK soal Pemeriksaan Eks Dirjen PHU Hilman Latief di Kasus Korupsi Kuota Tambahan Haji
Penjelasan Ketua KPK soal Pemeriksaan Eks Dirjen PHU Hilman Latief di Kasus Korupsi Kuota Tambahan Haji

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

Baca Selengkapnya
KPK Tangani 1.880 Kasus Korupsi Selama 22 Tahun, Mayoritas Pelaku Laki-Laki
KPK Tangani 1.880 Kasus Korupsi Selama 22 Tahun, Mayoritas Pelaku Laki-Laki

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko, Sita 3 Jeep Hardtop dan 1 Alphard
KPK Geledah Rumah Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko, Sita 3 Jeep Hardtop dan 1 Alphard

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.

Baca Selengkapnya
Noel Eks Wamenaker Protes Soal Tuntutan 5 Tahun Penjara, KPK: Protes Terus
Noel Eks Wamenaker Protes Soal Tuntutan 5 Tahun Penjara, KPK: Protes Terus

KPK menjelaskan alasan tuntutan 5 tahun penjara terhadap Noel Ebenezer dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

Baca Selengkapnya
KPK Jelaskan Alasan Pasal Noel Eks Wamenaker Bergeser dari Pemerasan ke Suap
KPK Jelaskan Alasan Pasal Noel Eks Wamenaker Bergeser dari Pemerasan ke Suap

KPK menjelaskan alasan penggunaan pasal suap dalam tuntutan terhadap Noel Ebenezer dalam perkara korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan KPK Ungkap Alasan Panggil Muhadjir Effendy di Kasus Korupsi Kuota Haji
Blak-blakan KPK Ungkap Alasan Panggil Muhadjir Effendy di Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK mengungkap, alasan utama penyidik memeriksa Muhadjir adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya teknis pembagian kuota haji di Kementerian Agama.

Baca Selengkapnya