Kementerian Agama (Kemenag) telah mengambil langkah proaktif dengan memulai perencanaan Haji 2027 lebih awal, fokus pada mitigasi kenaikan biaya avtur yang berpotensi membebani jemaah.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyusun strategi jangka panjang untuk atasi potensi kenaikan avtur haji pada 2027 dan 2028. Koordinasi intensif dengan BPKH dan DPR RI dilakukan demi menjaga keberlanjutan biaya haji dan keberangkatan jemaah.

BPKH mengoptimalkan pengelolaan dana haji secara syariah dan transparan. Ini memberikan nilai manfaat signifikan untuk meringankan biaya berhaji serta biaya hidup jemaah di Tanah Suci.

Kisah inspiratif Machmudah dan Istoifah, dua pedagang rujak ulek di Cirebon yang gigih menabung selama puluhan tahun, kini mewujudkan impian mereka untuk naik haji ke Tanah Suci.

Dia mengaku, hanya kenal nama tersebut karena familiar di kalangan publik.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah merealisasikan transfer dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp12,92 triliun, memastikan kesiapan BPKH Transfer Dana BPIH untuk kelancaran ibadah haji tahun ini.

BPKH memastikan kesiapan finansial jemaah calon haji Indonesia tahun 2026 dengan menyerahkan total SAR 152,4 juta banknotes sebagai uang saku haji. Simak rincian dan skema syariahnya di sini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan Persiapan Haji 2026 telah mencapai progres signifikan, dengan fokus pada keamanan, keselamatan, dan akuntabilitas dana haji Rp18 triliun. Simak detailnya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin status Yaqut Cholil Qoumas sebagai tahanan rumah tidak akan mengganggu proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tahanan lain memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan status tahanan rumah, menyusul kebijakan yang diterapkan pada Yaqut Cholil Qoumas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi status Yaqut Cholil Tahanan Rumah, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari strategi penyidikan dan bukan karena kondisi sakit.