Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KPK Periksa Hakim PN Balikpapan Terkait Suap

KPK Periksa Hakim PN Balikpapan Terkait Suap

Kasus Suap

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
KPK Periksa Hakim PN Balikpapan Terkait Suap

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat berjalan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/7). Kayat diperiksa sebagai tersangka terkait suap memengaruhi vonis bebas sudarman yang menjadi terdakwa dalam kasus pemalsuan surat.

KPK Periksa Hakim PN Balikpapan Terkait Suap

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat berjalan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/7).

KPK Periksa Hakim PN Balikpapan Terkait Suap

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat berjalan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/7).

KPK Periksa Hakim PN Balikpapan Terkait Suap

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat berjalan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/7).

KPK Periksa Hakim PN Balikpapan Terkait Suap

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat berjalan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/7).

KPK Periksa Hakim PN Balikpapan Terkait Suap

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat berjalan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/7).

KPK Periksa Hakim PN Balikpapan Terkait Suap

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat berjalan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/7).

KPK Periksa Hakim PN Balikpapan Terkait Suap

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat berjalan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/7).

Gubernur DKI Tegaskan Penanganan Pengungsi WNA Kewenangan Pusat, Pemprov Siap Tertibkan
Gubernur DKI Tegaskan Penanganan Pengungsi WNA Kewenangan Pusat, Pemprov Siap Tertibkan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Penanganan Pengungsi WNA di ibu kota adalah domain pemerintah pusat, namun Pemprov tak segan menertibkan jika melanggar ketertiban umum. Simak selengkapnya.

Baca Selengkapnya
Menhut Raja Antoni Tegaskan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Pasca Kasus Korupsi Kuansing
Menhut Raja Antoni Tegaskan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Pasca Kasus Korupsi Kuansing

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

Baca Selengkapnya
Plt Bupati Kuansing Tunjuk Plh Sekda, Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal
Plt Bupati Kuansing Tunjuk Plh Sekda, Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

Baca Selengkapnya
Maestro Tari Betawi Kartini Kisam: Dari Pemalu Hingga Mendunia Berkat Seni
Maestro Tari Betawi Kartini Kisam: Dari Pemalu Hingga Mendunia Berkat Seni

Kisah inspiratif Maestro Tari Betawi Kartini Kisam yang berhasil menembus rasa malu, memperkenalkan budaya Betawi ke kancah nasional dan internasional.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Asal Uang Amplop untuk Menhut, Diduga dari Sisa Hasil Usaha KUD
KPK Ungkap Asal Uang Amplop untuk Menhut, Diduga dari Sisa Hasil Usaha KUD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

Baca Selengkapnya
Terungkap! KPK Ungkap Alasan Penahanan Eks Timses Bupati Langkat di Medan
Terungkap! KPK Ungkap Alasan Penahanan Eks Timses Bupati Langkat di Medan

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

Baca Selengkapnya
Kronologi Kasus Bupati Langkat, dari OTT sampai Jadi Tersangka
Kronologi Kasus Bupati Langkat, dari OTT sampai Jadi Tersangka

KPK telah menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat.

Baca Selengkapnya
KPK Sita Valas Rp983 Juta dan Logam Diduga Platinum dari Bupati Langkat Syah Afandin
KPK Sita Valas Rp983 Juta dan Logam Diduga Platinum dari Bupati Langkat Syah Afandin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita valas senilai Rp983 juta, uang tunai, rekening, dan logam diduga platinum dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin.

Baca Selengkapnya
KPK Dalami Kebocoran OTT di Kuansing dan Langkat, Evaluasi Internal Dilakukan
KPK Dalami Kebocoran OTT di Kuansing dan Langkat, Evaluasi Internal Dilakukan

KPK mendalami dugaan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kuantan Singingi dan Langkat. Penyelidikan ini bertujuan memastikan integritas operasi dan meminimalkan potensi kebocoran.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Kronologi OTT Bupati Langkat Syah Afandin Terkait Dugaan Suap Proyek
KPK Ungkap Kronologi OTT Bupati Langkat Syah Afandin Terkait Dugaan Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin, yang berawal dari pertemuan setelah kegiatan Apkasi dan melibatkan dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Timses Syah Afandin Raih 85 Proyek Senilai Rp10,2 Miliar di Langkat
KPK Ungkap Timses Syah Afandin Raih 85 Proyek Senilai Rp10,2 Miliar di Langkat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan terkait tim sukses Bupati Langkat Syah Afandin yang diduga mendapatkan 85 proyek senilai Rp10,2 miliar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Simak detail dugaan suap proyek ini.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Bupati Langkat Terima Suap Rp800 Juta dari Proyek Dinas
KPK Ungkap Bupati Langkat Terima Suap Rp800 Juta dari Proyek Dinas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total kesepakatan Rp1,1 miliar terkait proyek dinas, memicu pertanyaan besar mengenai integritas pejabat daerah.

Baca Selengkapnya