KPK
Anggota DPRD Sumut nonaktif Helmiati (kanan) dan Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung nonaktif Agus Bhakti Nugroho (kiri) berjalan akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/10). Helmiati diperiksa sebagai tersangka terkait menerima suap menyetujui Laporan Pertanggungjawaban APBD Sumut dan Agus menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.
Anggota DPRD Sumut nonaktif Helmiati (kanan) dan Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung nonaktif Agus Bhakti Nugroho (kiri) di antar mobil tahanan saat akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/10).
Helmiati dan Bhakti Nugroho dikawal petugas akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/10).
Helmiati dan Bhakti Nugroho akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/10).
Helmiati dan Bhakti Nugroho dikawal petugas akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/10).
Helmiati dan Bhakti Nugroho menaiki tangga akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/10).
Helmiati dan Bhakti Nugroho diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan menerima suap.
Dia menambahkan, pada tahun 2025 terdapat penataan kawasan sekitar 55 RW dan direncanakan rampung keseluruhan pada 2027.
Baca Selengkapnya
Pelita Jaya Jakarta sukses mengandaskan perlawanan RANS Simba Bogor untuk kedua kalinya musim ini, memperkuat posisi mereka di puncak klasemen IBL. Simak jalannya pertandingan sengit ini!
Baca Selengkapnya
Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.
Baca Selengkapnya
Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengimbau masyarakat untuk membatasi penggunaan air tanah Jakarta guna mencegah penurunan muka tanah yang terus terjadi, serta mendorong pemanfaatan air perpipaan sebagai solusi berkelanjutan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Balai Budaya Condet sebagai wadah penting untuk pelestarian seni dan tradisi, khususnya budaya Betawi, serta mendukung kiprah seniman lokal.
Baca Selengkapnya
KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.
Baca Selengkapnya
Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu yang dinilai belum optimal, ditandai indikasi penyuapan dan celah integritas penyelenggara. Simak lima usulan reformasi KPK untuk pemilu yang lebih berintegritas dan bebas kor
Baca Selengkapnya
KPK mendorong perbaikan sistem tata kelola parpol sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi sejak tahap awal proses politik.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi