KPK periksa dua tersangka suap perizinan Transmart Cilegon

Wali Kota Cilegon tersangka suap

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Geser ke atas untuk membaca

Wali Kota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Ariyadi (kiri) dan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira berjalan menuju Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/1). Keduanya akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan kasus suap dalam proses perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Transmart Kota Cilegon

Ahmad Dita Prawira saat akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/1).

Tubagus Iman Ariyadi dan Ahmad Dita Prawira saat akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/1).

Tubagus Iman Ariyadi saat akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/1).

Pers KPK: Pers Adalah Mesin Penggerak Kesadaran Publik Lawan Korupsi

Pers memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir masyarakat agar tidak lagi memaklumi praktik korupsi yang merugikan negara.

Baca Selengkapnya

ACFFEST KPK KPK Gaungkan Semangat Antikorupsi Lewat ACFFEST KPK di Kalimantan Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Anti-Corruption Film Festival Movie Day 2026 (ACFFEST KPK) di Kalimantan Barat, menyasar generasi muda untuk menanamkan nilai integritas melalui film.

Baca Selengkapnya

TNI Tanam Jagung TNI Tanam Jagung di Cilegon, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Melalui Program TMMD

TNI di Cilegon aktif menanam jagung sebagai bagian dari program TMMD ke-128, memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional. Sinergi lintas sektor ini mendukung swasembada pangan.

Baca Selengkapnya

gowa Optimalisasi Aset Tanah Gowa: Pemkab Gowa, Kementerian ATR/BPN, dan KPK Bersinergi Tingkatkan PAD

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi aset tanah Gowa, membuka jalan bagi peningkatan Pendapatan As

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2026 Hari Pendidikan Nasional, KPK Tekankan Integritas sebagai Pondasi Antikorupsi

Penegasan itu disampaikan KPK bertepatan dengan peringatan Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Baca Selengkapnya

KPK KPK Buka Suara Terkait Foto Viral Tiga Orang Pakai Rompi Tahanan di Bandara

Sebelumnya cuitan pengguna media sosial X yang disertai foto tiga orang berompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK” di bandara kemudian viral dan dibahas warganet

Baca Selengkapnya

Sertifikat Tanah Rawan Diserobot, 26.000 Bidang Tanah di Sulsel Belum Bersertifkat

Sementara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pihaknya mencatat sekitar 29.000 bidang tanah dengan berbagai persoalan.

Baca Selengkapnya

Berita Foto FOTO: Fadia Arafiq Jalani Pemeriksaan Lanjutan di KPK

Tersangka dugaan korupsi pengadaan di Pemkab Pekalongan sekaligus Bupati nonaktif Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK,

Baca Selengkapnya

Khalid Basalamah Usai Khalid Basalamah, KPK Periksa Dua Bos Travel Haji dan Umrah Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Baca Selengkapnya

PAN PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Baca Selengkapnya

Pendidikan Antikorupsi Pemuda KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Baca Selengkapnya