Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KPK kembali periksa Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo dan Irvanto

KPK kembali periksa Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo dan Irvanto

KPK

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
KPK kembali periksa Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo dan Irvanto

Pihak swasta perantara suap Eka Kamaluddin (tengah), Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kementerian Keuangan Yaya Purnomo (kanan) dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (kiri) dikawal petugas saat turun dari mobil tahanan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/5). Eka Kamaluddin dan Yaya Purnomo diperiksa terkait kasus dugaan suap Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2018 serta Irvanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

KPK kembali periksa Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo dan Irvanto

Eka Kamaluddin (kanan), Yaya Purnomo (tengah) dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (kiri) saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/5).

KPK kembali periksa Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo dan Irvanto

Eka Kamaluddin dan Yaya Purnomo memakai rompi tahanan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/5).

KPK kembali periksa Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo dan Irvanto

Eka Kamaluddin dan Yaya Purnomo dikawal petugas untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/5).

KPK kembali periksa Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo dan Irvanto

Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/5).

KPK kembali periksa Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo dan Irvanto

Yaya Purnomo dikawal petugas saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/5).

KPK kembali periksa Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo dan Irvanto

Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dikawal petugas saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/5).

KPK kembali periksa Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo dan Irvanto

Ekspresi Yaya Purnomo saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/5).

Keras Eks Wamenaker Noel Jelang Pledoi Siap Dihukum Mati: Jangan jadi Pecundang!
Keras Eks Wamenaker Noel Jelang Pledoi Siap Dihukum Mati: Jangan jadi Pecundang!

Noel dituntut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hukuman 5 tahun penjara, denda Rp250 juta dan uang pengganti Rp4,43 miliar subsider 2 tahun penjara.

Baca Selengkapnya
Serapan APBD Tulungagung 2026 di Bawah Target, Pemkab Ungkap Dampak OTT KPK
Serapan APBD Tulungagung 2026 di Bawah Target, Pemkab Ungkap Dampak OTT KPK

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Baca Selengkapnya
ACFFEST 2026 dan Ruang Nonton Perkuat Edukasi Antikorupsi Keluarga Lewat Film Interaktif
ACFFEST 2026 dan Ruang Nonton Perkuat Edukasi Antikorupsi Keluarga Lewat Film Interaktif

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

Baca Selengkapnya
Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU
Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya
Majelis Etik Tegaskan Standar Etika Ombudsman RI Harus Setara KPK
Majelis Etik Tegaskan Standar Etika Ombudsman RI Harus Setara KPK

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Ketua KPK soal Pemeriksaan Eks Dirjen PHU Hilman Latief di Kasus Korupsi Kuota Tambahan Haji
Penjelasan Ketua KPK soal Pemeriksaan Eks Dirjen PHU Hilman Latief di Kasus Korupsi Kuota Tambahan Haji

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

Baca Selengkapnya
KPK Tangani 1.880 Kasus Korupsi Selama 22 Tahun, Mayoritas Pelaku Laki-Laki
KPK Tangani 1.880 Kasus Korupsi Selama 22 Tahun, Mayoritas Pelaku Laki-Laki

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko, Sita 3 Jeep Hardtop dan 1 Alphard
KPK Geledah Rumah Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko, Sita 3 Jeep Hardtop dan 1 Alphard

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.

Baca Selengkapnya
Noel Eks Wamenaker Protes Soal Tuntutan 5 Tahun Penjara, KPK: Protes Terus
Noel Eks Wamenaker Protes Soal Tuntutan 5 Tahun Penjara, KPK: Protes Terus

KPK menjelaskan alasan tuntutan 5 tahun penjara terhadap Noel Ebenezer dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

Baca Selengkapnya
KPK Jelaskan Alasan Pasal Noel Eks Wamenaker Bergeser dari Pemerasan ke Suap
KPK Jelaskan Alasan Pasal Noel Eks Wamenaker Bergeser dari Pemerasan ke Suap

KPK menjelaskan alasan penggunaan pasal suap dalam tuntutan terhadap Noel Ebenezer dalam perkara korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan KPK Ungkap Alasan Panggil Muhadjir Effendy di Kasus Korupsi Kuota Haji
Blak-blakan KPK Ungkap Alasan Panggil Muhadjir Effendy di Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK mengungkap, alasan utama penyidik memeriksa Muhadjir adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya teknis pembagian kuota haji di Kementerian Agama.

Baca Selengkapnya
KPK Soroti Pengadaan Proyek Aceh Minim Tender, Mayoritas Penunjukan Langsung
KPK Soroti Pengadaan Proyek Aceh Minim Tender, Mayoritas Penunjukan Langsung

KPK menyoroti pengadaan proyek di Aceh yang sangat minim tender. Dominasi penunjukan langsung memicu perhatian khusus KPK, mengindikasikan 'red flag' potensi kecurangan. Ini menjadi fokus utama KPK.

Baca Selengkapnya