Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Suap Enda Mulya Lubis dan Sulimin Ratmin

KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Suap Enda Mulya Lubis dan Sulimin Ratmin

KPK

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Suap Enda Mulya Lubis dan Sulimin Ratmin

Mantan anggota DPRD Sumatera Utara Enda Mulya Lubis (kiri) dan Supervisor KPP Pajak Pratama Ambon nonaktif Sulimin Ratmin (kanan) akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1). Sulimin Ratmin terkait menerima suap upaya pengurangan pajak dan Enda Mulya Lubis terkait penerimaan suap persetujuan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2012 dan Pengesahan Perubahan APBD 2013-2015.

KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Suap Enda Mulya Lubis dan Sulimin Ratmin

Mantan anggota DPRD Sumatera Utara Enda Mulya Lubis (kiri) dan Supervisor KPP Pajak Pratama Ambon nonaktif Sulimin Ratmin (kanan) akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1).

KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Suap Enda Mulya Lubis dan Sulimin Ratmin

Mantan anggota DPRD Sumatera Utara Enda Mulya Lubis dan Supervisor KPP Pajak Pratama Ambon nonaktif Sulimin Ratmin akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1).

KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Suap Enda Mulya Lubis dan Sulimin Ratmin

Mantan anggota DPRD Sumatera Utara Enda Mulya Lubis dan Supervisor KPP Pajak Pratama Ambon nonaktif Sulimin Ratmin dikawal petugas akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1).

KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Suap Enda Mulya Lubis dan Sulimin Ratmin

Mantan anggota DPRD Sumatera Utara Enda Mulya Lubis dan Supervisor KPP Pajak Pratama Ambon nonaktif Sulimin Ratmin dikawal petugas akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1).

KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Suap Enda Mulya Lubis dan Sulimin Ratmin

Ekspresi mantan anggota DPRD Sumatera Utara Enda Mulya Lubis dan Supervisor KPP Pajak Pratama Ambon nonaktif Sulimin Ratmin dikawal petugas akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1).

KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Suap Enda Mulya Lubis dan Sulimin Ratmin

Sulimin Ratmin terkait menerima suap upaya pengurangan pajak dan Enda Mulya Lubis terkait penerimaan suap persetujuan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2012 dan Pengesahan Perubahan APBD 2013-2015.

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Selama 3 Bulan Mulai 1 Juni 2026
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Selama 3 Bulan Mulai 1 Juni 2026

Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya
KPP Bantul Sita Aset Perusahaan Penunggak Pajak Rp17 Miliar
KPP Bantul Sita Aset Perusahaan Penunggak Pajak Rp17 Miliar

KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif. Ini dilakukan setelah PT berinisial H tidak melunasi kewajiban pajaknya, menarik perhatian publik terhadap kepatuha

Baca Selengkapnya
Manfaatkan AI, Menkeu Purbaya Pede Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Bakal Terus Naik
Manfaatkan AI, Menkeu Purbaya Pede Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Bakal Terus Naik

Oleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.

Baca Selengkapnya
Realisasi Janji Prabowo, Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk Penulis
Realisasi Janji Prabowo, Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk Penulis

Pemberian insentif ini diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya
KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Wacanakan Pajak Royalti Penulis Dipangkas Jadi Hanya 1,5%
Pemerintah Wacanakan Pajak Royalti Penulis Dipangkas Jadi Hanya 1,5%

Pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada penulis dengan menurunkan tarif pajak royalti menjadi 1,5%.

Baca Selengkapnya
Telusuri Asal Usul Rolex Fadia Arafiq, KPK Periksa Manajer Butik Jam Tangan Mewah
Telusuri Asal Usul Rolex Fadia Arafiq, KPK Periksa Manajer Butik Jam Tangan Mewah

Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.

Baca Selengkapnya
Terungkap! Dari 9 Kotak Jam Mewah Fadia Arafiq, Hanya 5 yang Berisi
Terungkap! Dari 9 Kotak Jam Mewah Fadia Arafiq, Hanya 5 yang Berisi

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya
KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya
Serapan APBD Tulungagung 2026 di Bawah Target, Pemkab Ungkap Dampak OTT KPK
Serapan APBD Tulungagung 2026 di Bawah Target, Pemkab Ungkap Dampak OTT KPK

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Baca Selengkapnya
ACFFEST 2026 dan Ruang Nonton Perkuat Edukasi Antikorupsi Keluarga Lewat Film Interaktif
ACFFEST 2026 dan Ruang Nonton Perkuat Edukasi Antikorupsi Keluarga Lewat Film Interaktif

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

Baca Selengkapnya
Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU
Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya