Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Anggota DPRD Kota Malang

KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Anggota DPRD Kota Malang

Malang

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Anggota DPRD Kota Malang

Dua tersangka anggota DPRD Kota Malang Asia Iriani (kanan) dan Een Ambarsari (tengah) dikawal petugas akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Asia Iriani dan Een Ambarsari diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan menerima suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015.

KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Anggota DPRD Kota Malang

Dua tersangka anggota DPRD Kota Malang Asia Iriani (kanan) dan Een Ambarsari (kiri) menunduk turun dari mobil tahanan akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11).

KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Anggota DPRD Kota Malang

Dua tersangka anggota DPRD Kota Malang Asia Iriani dan Een Ambarsari akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11).

KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Anggota DPRD Kota Malang

Dua tersangka anggota DPRD Kota Malang Asia Iriani dan Een Ambarsari akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11).

KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Anggota DPRD Kota Malang

Dua tersangka anggota DPRD Kota Malang Asia Iriani dan Een Ambarsari akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11).

KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Anggota DPRD Kota Malang

Ekspresi dua tersangka anggota DPRD Kota Malang Asia Iriani dan Een Ambarsari akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11).

KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Anggota DPRD Kota Malang

Dua tersangka anggota DPRD Kota Malang Asia Iriani dan Een Ambarsari akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11).

KPK Kembali Periksa Dua Tersangka Anggota DPRD Kota Malang

Asia Iriani dan Een Ambarsari diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan menerima suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015.

Perbaikan Akses Pasar Gadang Malang: Dorong Ekonomi Lokal dengan Anggaran Rp14,9 Miliar
Perbaikan Akses Pasar Gadang Malang: Dorong Ekonomi Lokal dengan Anggaran Rp14,9 Miliar

Pemerintah Kota Malang mengalokasikan Rp14,9 miliar untuk perbaikan akses Pasar Gadang Malang, bertujuan meningkatkan perputaran ekonomi dan kelancaran distribusi komoditas di pusat perdagangan vital ini.

Baca Selengkapnya
Lonjakan Penumpang Stasiun Malang Jelang Libur Waisak, KAI Siapkan Ribuan Kursi
Lonjakan Penumpang Stasiun Malang Jelang Libur Waisak, KAI Siapkan Ribuan Kursi

Stasiun Malang mencatat lonjakan penumpang signifikan jelang Libur Waisak 2026. Ribuan orang memadati stasiun, mendorong PT KAI Daop 8 Surabaya menyiapkan langkah antisipasi untuk kenyamanan perjalanan.

Baca Selengkapnya
KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Baca Selengkapnya
Telusuri Asal Usul Rolex Fadia Arafiq, KPK Periksa Manajer Butik Jam Tangan Mewah
Telusuri Asal Usul Rolex Fadia Arafiq, KPK Periksa Manajer Butik Jam Tangan Mewah

Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.

Baca Selengkapnya
Terungkap! Dari 9 Kotak Jam Mewah Fadia Arafiq, Hanya 5 yang Berisi
Terungkap! Dari 9 Kotak Jam Mewah Fadia Arafiq, Hanya 5 yang Berisi

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya
KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya
Serapan APBD Tulungagung 2026 di Bawah Target, Pemkab Ungkap Dampak OTT KPK
Serapan APBD Tulungagung 2026 di Bawah Target, Pemkab Ungkap Dampak OTT KPK

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Baca Selengkapnya
ACFFEST 2026 dan Ruang Nonton Perkuat Edukasi Antikorupsi Keluarga Lewat Film Interaktif
ACFFEST 2026 dan Ruang Nonton Perkuat Edukasi Antikorupsi Keluarga Lewat Film Interaktif

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

Baca Selengkapnya
Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU
Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya
Majelis Etik Tegaskan Standar Etika Ombudsman RI Harus Setara KPK
Majelis Etik Tegaskan Standar Etika Ombudsman RI Harus Setara KPK

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Ketua KPK soal Pemeriksaan Eks Dirjen PHU Hilman Latief di Kasus Korupsi Kuota Tambahan Haji
Penjelasan Ketua KPK soal Pemeriksaan Eks Dirjen PHU Hilman Latief di Kasus Korupsi Kuota Tambahan Haji

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

Baca Selengkapnya
KPK Tangani 1.880 Kasus Korupsi Selama 22 Tahun, Mayoritas Pelaku Laki-Laki
KPK Tangani 1.880 Kasus Korupsi Selama 22 Tahun, Mayoritas Pelaku Laki-Laki

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

Baca Selengkapnya