Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan Korupsi Kuota Haji Indonesia, memeriksa Direktur Operasional PT Marco Tour & Travel untuk mendalami praktik jual beli kuota dan keuntungan tidak sah yang merugikan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai potensi korupsi partai politik dapat berakar sejak proses kaderisasi, bukan hanya saat menjabat, mendorong perbaikan tata kelola untuk mencegah praktik rasuah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya indikasi penyuapan pemilu terhadap penyelenggara, sekaligus menemukan celah rekrutmen yang berpotensi melahirkan individu tidak berintegritas.

Data ini menjadi perhatian serius karena sebagian besar wilayah tersebut berada di Jakarta Barat dengan karakteristik risiko yang serupa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi hentikan penyidikan kasus korupsi yang menjerat Siman Bahar, pemilik PT Loco Montrado, setelah tersangka dinyatakan meninggal dunia.

Bahlil berpendapat bahwa aturan tersebut tidak diperlukan, mengingat setiap partai politik memiliki mekanisme internal yang berbeda-beda.

Warga mengakui bahwa hasil tangkapan mereka dijual kepada pihak penampung.

Satpol PP DKI Jakarta menyoroti serius kondisi kesehatan personelnya akibat beban kerja yang tinggi dan kekurangan anggota. Bagaimana langkah strategis untuk menjaga Kesehatan Personel Satpol PP DKI?

Bapenda DKI Jakarta berencana memungut pajak kendaraan listrik dengan insentif, namun harus mengikuti arahan Kemendagri untuk pembebasan penuh. Kebijakan pajak kendaraan listrik DKI Jakarta ini dinamis.

Untuk memperoleh Kartu Lansia Jakarta, ikuti panduan lengkap mengenai syarat dan langkah pendaftaran terbaru menikmati berbagai fasilitas bantuan disediakan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengembalian uang terkait kasus korupsi kuota haji tidak hanya berasal dari Khalid Basalamah, tetapi juga dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya, mendorong biro haji kooperatif.

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.