Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KPK dan IKAPI luncurkan 167 buku antikorupsi

KPK dan IKAPI luncurkan 167 buku antikorupsi

KPK

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
KPK dan IKAPI luncurkan 167 buku antikorupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo bersama Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Rosidayati Rozalina saat meluncurkan 167 buku Antikorupsi di Jakarta, Rabu (28/9). Melalui program 'Indonesia Mengganggas dan Menerbitkan Buku Melawan Korupsi' (Indonesia Membumi) KPK bersama IKAPI mendorong sejumlah penerbit untuk menerbitkan buku-buku bertema antikorupsi. Sebanyak 36 penerbit berpartisipasi dengan menerbitkan 167 judul buku bertema antikorupsi.

KPK dan IKAPI luncurkan 167 buku antikorupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo bersama Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Rosidayati Rozalina saat meluncurkan 167 buku Antikorupsi di Jakarta, Rabu (28/9).

KPK dan IKAPI luncurkan 167 buku antikorupsi

Anak-anak membaca buku bertema antikorupsi yang baru diluncurkan KPK dan IKAPI.

KPK dan IKAPI luncurkan 167 buku antikorupsi

Anak-anak membaca buku bertema antikorupsi yang baru diluncurkan KPK dan IKAPI.

KPK dan IKAPI luncurkan 167 buku antikorupsi

Anak-anak membaca buku bertema antikorupsi yang baru diluncurkan KPK dan IKAPI.

KPK dan IKAPI luncurkan 167 buku antikorupsi

Anak-anak membaca buku bertema antikorupsi yang baru diluncurkan KPK dan IKAPI.

Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen
Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Suara Terkait Foto Viral Tiga Orang Pakai Rompi Tahanan di Bandara
KPK Buka Suara Terkait Foto Viral Tiga Orang Pakai Rompi Tahanan di Bandara

Sebelumnya cuitan pengguna media sosial X yang disertai foto tiga orang berompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK” di bandara kemudian viral dan dibahas warganet

Baca Selengkapnya
Rawan Diserobot, 26.000 Bidang Tanah di Sulsel Belum Bersertifkat
Rawan Diserobot, 26.000 Bidang Tanah di Sulsel Belum Bersertifkat

Sementara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pihaknya mencatat sekitar 29.000 bidang tanah dengan berbagai persoalan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Fadia Arafiq Jalani Pemeriksaan Lanjutan di KPK
FOTO: Fadia Arafiq Jalani Pemeriksaan Lanjutan di KPK

Tersangka dugaan korupsi pengadaan di Pemkab Pekalongan sekaligus Bupati nonaktif Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK,

Baca Selengkapnya
Usai Khalid Basalamah, KPK Periksa Dua Bos Travel Haji dan Umrah Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji
Usai Khalid Basalamah, KPK Periksa Dua Bos Travel Haji dan Umrah Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Baca Selengkapnya
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Baca Selengkapnya
KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC
KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Baca Selengkapnya
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Baca Selengkapnya
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Baca Selengkapnya
KPK Dorong Lembaga Khusus Pengawas Kaderisasi Partai Politik
KPK Dorong Lembaga Khusus Pengawas Kaderisasi Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

Baca Selengkapnya
KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik
KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

Baca Selengkapnya
KPK: Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu Belum Optimal, Ini Usulan Reformasi
KPK: Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu Belum Optimal, Ini Usulan Reformasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu yang dinilai belum optimal, ditandai indikasi penyuapan dan celah integritas penyelenggara. Simak lima usulan reformasi KPK untuk pemilu yang lebih berintegritas dan bebas kor

Baca Selengkapnya