Abraham Samad
Dari ki-ka: Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ketua KPK Abraham Samad, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti memberikan keterangan kepada awak media saat peluncuran hasil survei integritas pelayanan publik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/11). Hasil survei ini akan menjadi cerminan kinerja lembaga pemerintahan dalam melayani masyarakat.
Survei yang telah dilangsungkan sejak 2007 ini bertujuan untuk memetakan tingkat integritas unit layanan pada kementerian atau lembaga negara.
Ketua KPK Abraham Samad memberikan keterangan kepada awak media saat peluncuran hasil survei integritas pelayanan publik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/11).
Menurut Abraham Samad, indeks Integritas Unit Layanan di Kementerian dan Lembaga pada 2014 secara umum mencapai angka 7,22, di atas standar minimal yang ditetapkan KPK, yakni 6,00. Indeks tersebut terdiri dari indeks potensi integritas dan indeks pengalaman integritas.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan kepada awak media saat peluncuran hasil survei integritas pelayanan publik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/11).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan kepada awak media saat peluncuran hasil survei integritas pelayanan publik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/11).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbincang dengan Ketua KPK Abraham Samad dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek saat peluncuran hasil survei integritas pelayanan publik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/11).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ketua KPK Abraham Samad, dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek saat peluncuran hasil survei integritas pelayanan publik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/11).
Ketua KPK Abraham Samad memberikan keterangan kepada awak media saat peluncuran hasil survei integritas pelayanan publik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/11).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.
Baca Selengkapnya
Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.
Baca SelengkapnyaMenurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.
Baca Selengkapnya
Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.
Baca Selengkapnya
Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad
Baca Selengkapnya
Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.
Baca Selengkapnya
Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.
Baca SelengkapnyaKetua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.
Baca SelengkapnyaKPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.
Baca Selengkapnya
Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.
Baca SelengkapnyaKPK menjelaskan alasan tuntutan 5 tahun penjara terhadap Noel Ebenezer dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi