Media tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga berpotensi mengubah struktur kehidupan berbangsa.

Ketua KPID Jabar, Adiyana Slamet, menilai kondisi tersebut mencerminkan perubahan lanskap media yang tak lagi hanya ruang distribusi informasi.

Kualitas siaran tidak lagi menjadi isu sektoral, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang berdampak langsung terhadap pembentukan cara berpikir.

KPI ingin menjadi lembaga yang bukan hanya mendorong isu kesetaraan gender, tapi juga perlindungan kepada perempuan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat melakukan audiensi ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan diterima langsung Gubernur Ace Hasan.

Berdasarkan informasi resmi dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, penyebaran konten pornografi sebanyak 1.237.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada program “Rakyat Bersuara” iNews atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), memicu pertanyaan tentang kualitas tayangan publik.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengusulkan agar regulasi pengawasan penyiaran diperluas hingga mencakup konten di media sosial, demi menjaga kualitas informasi publik dan melindungi masyarakat.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengusulkan agar regulasi pengawasan penyiaran diperluas hingga mencakup konten di media sosial, demi menjaga kualitas informasi publik dan melindungi masyarakat.

Revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) terus memicu perdebatan publik, dengan kekhawatiran ancaman terhadap kebebasan pers di tengah perkembangan teknologi digital.

Ketua Panitia Seleksi Edwin Hidayat Abdullah menyatakan masukan publik adalah bagian krusial dari tahapan asesmen.

KPID DKI Jakarta mendorong pembaruan UU Penyiaran untuk memperkuat peran televisi sebagai media informasi yang kredibel di tengah derasnya arus media digital.